BANDUNG BARAT,GEMAJABAR.COM – Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) menindaklanjuti keluhan petani kopi di Tamanjaya Gununghalu.
Pasalnya puluhan petani kopi yang menggarap lahan milik PTPN 1 Regional 2 tepatnya di area Perkebunan Montaya, Desa Tamanjaya, Kecamatan Gununghalu, Kabupaten Bandung Barat (KBB), saat ini sedang dilanda kekhawatiran.
“Kami kemarin melakukan tinjauan lapangan ke Tamanjaya, Gununghalu dan bertemu dengan masyarakat petani kopi,” kata Ketua Komisi II DPRD KBB Amung Ma’mur saat dikonfirmasi, Kamis (23/10/2025).
Amung menjelaskan mereka khawatir tanaman kopi yang telah berbuah dan tinggal menunggu masa panen terkena penggusuran dan penataan oleh PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) Regional 2 selaku pemilik lahan berdasarkan pemegang HGU (hak guna usaha).
Proses penertiban lahan tersebut bahkan sudah dilakukan oleh pihak PTPN 1 Regional 2 dengan menerjunkan alat berat ke lokasi sejak beberapa hari lalu. Petani kopi di wilayah tersebut kemudian mengadukan permasalahan tersebut ke DPRD KBB.
Kemudian menindaklanjuti pengaduan petani kopi itu, DPRD KBB melalui jajaran Komisi II datang ke lokasi untuk menampung aspirasi petani dan mencari solusi atas permasalahan tersebut.

Lalu di lokasi pertemuan dilakukan mediasi antara pihak perwakilan PTPN 1 Regional 2, perwakilan petani, dan dihadiri aparatur desa, kecamatan, serta Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian KBB, Moch Lukmanul Hakim.
Dirinya menegaskan, jika posisi Komisi II DPRD KBB tidak memihak kemana pun. Kedatangannya semata-mata menindaklanjuti sesuai tupoksi menemui perwakilan petani kopi karena ada aduan yang masuk, untuk kemudian mencari solusi terbaik bagi semua pihak.
Informasi yang diterima pihaknya, lahan yang saat ini digarap oleh para petani memang ada perjanjian resmi dengan pihak PTPN dari tahun 2019. Masyarakat boleh menanam tanaman musiman yang masa panennya tidak terlalu lama.
Tapi ternyata ada juga masyarakat yang menanam kopi dimana masa panennya cukup lama. Adapun saat ini PTPN 1 Regional 2 sedang melakukan penataan lahan dan pemulihan areal Kebun Montaya secara bertahap, termasuk adanya program hilirisasi.
Perkebunan Montaya merupakan gabungan dua perkebunan teh, yaitu Montaya di Kecamatan Gunung Halu dan di Kecamatan Rongga, KBB. Saat ini PTPN I Regional 2 berupaya membangkitkan kembali performa Kebun Montaya dengan melakukan panataan secara menyeluruh.
“Atas permasalahan ini, Komisi II DPRD KBB meminta jangan ada hak masyarakat petani yang dirugikan, program penataan oleh PTPN juga bisa berjalan, tapi semua harus baik,” tuturnya.

:: Tunggu Panen Selesai
Amung meyebutkan, pihak PTPN 1 Regional 2 sudah menginformasikan dan melakukan sosialisasi door to door langsung ke masyarakat terkait rencana penataan kawasan ini sejak dari tahun lalu. Serta mengimbau agar jangan ditanami tanaman lagi karena akan kembali digunakan oleh PTPN.
Di sisi lain, masyarakat mengakui dan paham jika lahan yang digarap itu bukan milik mereka. Hanya mereka memohon kebijakan penggusuran atau penataan oleh pihak PTPN dilakukan setelah musim panen selesai. Khususnya pada tanaman kopi yang saat ini sedang berbuah.
“Luas lahan milik perwakilan petani yang dimohon agar tidak dulu dilakukan penggusuran sekitar 3-4 hektare. Pihak PTPN menyetujui hal itu dan akan menangguhkan penataan paling lambat sampai Februari 2026 yang diperkirakan masa panen telah selesai,” tandasnya.
Dihubungi terpisah Manajer Kebun Montaya, Ahmad Budi Santoso menyepakati pertemuan antara pihaknya dengan perwakilan petani dan dihadiri oleh Komisi II DPRD KBB. Yakni proses penataan lahan yang masih ditanami kopi oleh petani dilakukan setelah dilakukan panen.
“Kesepakatannya bahwa penataan lahan itu dilakukan setelah panen sekitar 2 atau tiga bulan lagi. Serta tidak ada kompensasi lainnya dan yang bersangkutan sudah berkomitmen atau berjanji didampingi Muspika,” ucapnya. (*)






