DPRD KBB Sidak PT Charoen Pokphand Jaya Farm, Ini Alasannya

PT Charoen Pokphand Jaya Farm di Kecamatan Cipatat, yang disidak oleh jajaran Komisi I dan III DPRD KBB, karena dilaporkan masyarakat diduga melakukan pencemaran lingkungan, Senin (24/3/2025). Foto/Gemajabar.Com

BANDUNG BARAT,Gemajabar.Com – Komisi I dan III DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) sidak ke PT Charoen Pokphand Jaya Farm di Cipatat, Senin (24/3/2025).

Sidak ini untuk menindaklanjuti surat masuk dari masyarakat ke DPRD KBB yang kemudian didisposisikan ke Komisi III dan Komisi I. Terkait dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan PT Charoen Pokphand Jaya Farm.

“Kami datang ke sini untuk menindaklanjuti surat masuk ke DPRD KBB yang didisposisikan kepada Komisi III dan Komisi I belum lama ini,” kata Ketua Komisi III, Pither Tjuandys kepada wartawan saat ditemui usai sidak.

Pada sidak tersebut juga tampak hadir Ketua Komisi I DPRD KBB, kemudian perwakilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Satpol PP, dan perwakilan Kecamatan Cipatat.

Mereka lalu melakukan konfirmasi keĀ  manajemen PT Charoen Pokphand Jaya Farm untuk menindaklanjuti laporan terkait adanya dugaan polusi udara dari perusahaan yang bergerak di bidang produk pakan ternak, ayam pedaging, anak ayam usia sehari (DOC), makanan olahan, dan daging ayam olahan tersebut.

Baca Juga:  Resmikan Jalan di Lembang, Politisi Partai Demokrat Pither Tjuandys Disambut Histeris Emak-Emak

Pada surat yang disampaikan ke DPRD KBB berisi tentang persoalan lingkungan dan kesenjangan yang tengah dirasakan masyarakat. Seperti limbah, penyerapan tenaga kerja, hingga legalitas perusahaan.

Hasil pemaparan semua dinas dan manajemen perusahaan yang hadir, PT Charoen Pokphand Jaya Farm secara legalitas sudah menempuh dan mengeluarkan dokumennya.

Hanya saja saat pengajuan, lahannya masih kosong sehingga harus ada peningkatan dan perbaikan mulai dari site plan hingga dilakukan kajian kembali.

Untuk persoalan air bawah tanah yang notabene sudah bukan kewenangan dari Pemda KBB melainkan dari pusat. Berikutnya, persoalan penyerapan tenaga kerja dimana ada unsur ketidakpuasan karena kurang mengakomodir warga setempat.

“Perusahaan ini sudah melakukan upaya yang dilakukan sesuai kemampuannya. Kita harus dengar alasan semua pihak, sehingga kita ketahui duduk persoalannya. Tapi intinya dari sisi legalitas sudah berjalan, IMB-nya sudah keluar,” terangnya politisi Partai Demokrat ini.

PGA PT Charoen Pokphand Jaya Farm, Sandi menyebutkan, persoalan ini berangkat dari adanya aduan masyarakat yang mengeluhkan banyaknya lalat yang berasal dari limbah. Hal tersebut sudah jelaskan kepada jajaran Anggota DPRD KBB terkait kondisi yang sebenarnya.

Baca Juga:  RSUD Lembang dan Komisi III DPRD KBB Minta TPS Ilegal di Gudang Kahuripan Ditutup Total

Dirinya menilai, persoalan ini diduga adanya ketidakpuasan beberapa pihak yang mengatasnamakan masyarakat. Oleh karena itu pihaknya mencoba meminta arahan dari Komisi III untuk menjembatani antara pihak perusahaan dengan aparatur desa.

“Untuk persoalan limbah farm yang kita sudah sampaikan kepada masyarakat. Tapi terkait limbah hatchery butuh penanganan khusus dan gak bisa sembarangan,” ucapnya.

Dia menyebutkan untuk jumlah pegawai diperusahaan terbagi menjadi pegawai hatchery sebanyak 114 orang dengan rincian 79% warga lokal dan 21% dari luar. Kemudian untuk farm, totalnya ada 120 pegawai dengan rincian 94% warga lokal dan 6% itu mekanik.

Dijelaskannya, untuk sumber daya manusia di bagian hatchery dan farm itu kualifikasinya berbeda. Untuk di farm misalnya ada blower dan ada motor yang ketika rusak hanya dilakukan penggantian vanbelt.

Sedangkan untuk di hatchery ada mesin-mesin khusus dan harus tahu betul karakter ayam. Sehingga, untuk di hatchery ini membutuhkan kualifikasi yang lebih tinggi dari farm. Termasuk bisa menjadi vaksinator dimana dia harus mampu menyuntik vaksin dengan jarum yang kecil dan di tempat yang tepat.

Baca Juga:  Waduh, Kok Bisa Sampah Restoran Kota Baru Padalarang Dibuang ke Lembang

“Spesifikasi di hatchery lebih kompleks. Sehingga, untuk pegawai hatchery ini dikontrak per tahun, sedangkan untuk farm sifatnya harian atau insidental,” pungkasnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *