Cegah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak, Pemda KBB Gulirkan Program Geprak

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) DP2KBP3A KBB, Rini Haryani saat kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak bersama lembaga yang menjadi mitra, Senin (25/11/2024). Foto/Istimewa

BANDUNG BARAT,Gemajabar.Com – Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB) berkomitmen mencegah munculnya kasus kekerasan pada perempuan dan anak.

Salah satunya Melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) yang telah menggulirkan program Gerakan Perlindungan Perempuan dan Anak (Geprak).

“Program Geprak sudah dilaunching sejak tahun lalu dan sampai sekarang masih sangat efektif menerima laporan kasus kekerasan perempuan dan anak,” kata Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) DP2KBP3A KBB, Rini Haryani di sela kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak, Senin (25/11/2024).

Rini menyebutkan, melalui program Geprak dibuat juga posko di setiap kecamatan untuk memudahkan masyarakat mengakses atau melapor. Mereka tidak harus jauh-jauh datang ke kantor DP2KBP3A KBB, karena cukup datang ke kecamatan.

Selain itu ada juga hotline yang bisa dihubungi asalkan masyarakat pelapor menyampaikan data-data yang lengkap. Seperti siapa pelapornya, korbannya, terlapor, dan melampirkan data KTP dan KK. Nantinya akan dilakukan validasi dengan home visit untuk memastikan penanganan kasusnya.

Baca Juga:  Ditanya Meritokrasi, Jawaban Jeje Dianggap Tak Nyambung oleh Paslon HADE

“Nomor hotline-nya di 081323222120, itu 24 jam ada petugas yang melayani. Makanya setiap tahun kasus kekerasan perempuan dan anak terus meningkat, selain masyarakat udah berani speak up, saluran pelaporannya juga mudah, bahkan 60% dari laporan masuk itu lewat telpon,” terangnya.

Selain itu, lanjut Rini, DP2KBP3A KBB menjalin kemitraan dengan berbagai lembaga serta kader-kader PKK di desa. Seperti Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) KBB, Forum Anak Daerah, Motekar, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), apalagi KBB juga masih punya UPT P5A.

Sehingga melalui pola kemitraan itu baik pelaporan ataupun penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak bisa cepat. Sebab jika hanya mengandalkan dinas, personel yang ada sangat terbatas mengingat di KBB hanya dikerjakan oleh satu bidang.

“Kami sangat terbantu, misalnya oleh kader PKK di desa. Karena ada program pola asuh anak dan remaja di era digital yang di dalamnya ada program keluarga Indonesia anti narkoba, anti traffiking, dan anti kekerasan,” terangnya.

Baca Juga:  557 Petani Tembakau Didaftarkan Pemda KBB ke BP Jamsostek dari DBHCT

Disinggung soal angka kasus yang muncul di KBB, Rini menyebutkan setiap tahun trennya cenderung meningkat. Ini dikarenakan masyarakat sudah mulai sadar dan berani untuk lapor ketika melihat ada kasus di lingkungannya.

Berdasarkan data dari 1,8 juta jiwa penduduk KBB terdiri dari 49% laki laki dan 51% perempuan. Untuk kasus kekerasan perempuan dan anak tahun 2021 ada 17 kasus, kemudian di tahun 2022 pelaporan langsung naik jadi 217% atau jadi 54 kasus.

Lalu di tahun 2023 ada 64 kasus yang dilaporkan, di antaranya KDRT 25%, kekerasan pada perempuan 17%, dan kasus-kasus lainnya. Sementara di tahun 2024 pelaporan yang masuk sudah mencapai 65 kasus. Rinciannya ada tambahan kasus TPPO 5% yang didominasi anak-anak.

“Jumlah kasus pelaporan paling banyak seperti dari Kecamatan Cihampelas dan Ngamprah,” sebutnya. Diskominfotik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *