557 Petani Tembakau Didaftarkan Pemda KBB ke BP Jamsostek dari DBHCT

Pemda Kabupaten Bandung Barat memberikan perhatian kepada 557 pekerja petani tembakau dengan mendaftarkannya ke BPJS Ketenagakerjaan. Foto/Gemajabar.Com

BANDUNG BARAT,Gemajabar.Com – Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB) memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para petani tembakau.

Tercatat ada sebanyak 557 pekerja petani tembakau di KBB yang didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT).

Sehingga mereka mendapatkan perlindungan saat mengalami kecelakaan kerja, sakit, dan santunan kematian kepada pihak keluarga yang ditinggalkan.

“Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Bandung Barat jumlah peserta BPJS itu ada 594 orang, tapi realisasi hanya sebanyak 557 orang,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) KBB, Hasanuddin kepada wartawan belum lama ini.

Dia mengatakan, beberapa kendala yang terjadi di lapangan dalam proses ini seperti usia petani yang sudah melebihi 65 tahun. Serta tidak mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Adapun syarat untuk jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan pekerja tani tembakau harus memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang sudah ada.

Di antaranya adalah terdaftar sebagai buruh petani tembakau, mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdaftar di Kemendagri, memiliki Kartu Keluarga (KK) yang berlaku, dan usia di bawah 65 tahun.

Baca Juga:  Tim SAR Kembali Temukan Korban Longsor di Pasirlangu, 53 Kantong Jenazah Telah Dievakuasi

Menurutnya untuk tahun ini pembayaran BPJS ketenagakerjaan pekerja tani tembakau di KBB hanya dibayarkan tiga bulan. Yakni terhitung mulai dari bulan Oktober sampai Desember 2024, dengan total premi iuran sebesar Rp29.937.600.

“Tahun ini kita masih fokus kepada pendataan pekerja petani tembakau untuk verifikasi, makanya baru mengcover tiga bulan. Insya Allah tahun depan akan dicover satu tahun dengan anggaran sekitar Rp125 juta,” ucapnya.

Lebih lanjut dikatakannya, jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja petani tembakau ini mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau.

Salah satu tujuannya untuk memperkuat dan melindungi pekerja petani tembakau, yang merupakan salah satu golongan pekerja yang seringkali berada dalam kondisi yang rentan dan berisiko tinggi.

“Ini juga untuk meningkatkan kualitas hidup pekerja petani tembakau melalui program-program pemberdayaan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan,” ucap Hasan.

Terpisah Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cimahi, Ahmad Feisal Santoso mengatakan, BP Jamsostek ini sangat penting, mendasar, dan pastinya sangat bermanfaat bagi pekerja baik sektor formal ataupun informal.

Baca Juga:  Perayaan HUT Ke-4, FPHJ Gelar FGD dengan Sejumlah Pakar Kritisi Sampah dan Alih Fungsi Lahan

Sebab manfaat yang diterima dan jumlahnya sangat besar dibandingkan dengan iuran yang dibayarkan. Sehingga pihaknya mendorong agar pekerja bisa menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan demi kenyamanan dan keamanan dalam bekerja.

“Perlindungan jaminan sosial sangat diperlukan untuk seluruh lapisan masyarakat. Tidak hanya untuk karyawan perusahaan saja namun juga untuk masyarakat yang bekerja secara mandiri seperti tukang ojek, marbot masjid, juru parkir, nelayan, pedagang, dan sebagainya,” ucap Feisal. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *