5.812 Calon PPPK Paruh Waktu KBB Diajukan Mendapatkan NIP, Rega : “Tunggu Validasi Menpan RB dan BKN”

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), KBB, Rega Wiguna. Foto/GEMAJABAR.COM

BANDUNG BARAT,GEMAJABAR.COM – Sebanyak 5.812 calon PPPK Paruh Waktu di Bandung Barat diusulkan mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP).

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bandung Barat (KBB) Rega Wiguna menyebutkan, 5.812 calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu itu bagian dari 7.700 lebih PPPK Paruh Waktu yang diajukan oleh BKPSDM KBB.

“Kami sudah mengusulkan 5.812 calon PPPK Paruh Waktu dari 7.700 untuk mendapatkan Nomor Induk Pegawai,” ucapnya, saat ditemui di kantornya, Senin (27/10/2025).

Rega menyebutkan usulan tersebut telah diajukan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk mendapatkan verifikasi dan validasi.

“Saat ini, kami sedang menunggu validasi dari Menpan RB dan BKN terkait usulan itu,” sambungnya.

:: Besaran GajiĀ 

Pada saat NIP sudah didapat oleh PPPK Paruh Waktu maka selanjutnya yang bakal dilakukan oleh BKPSDM KBB adalah menetapkan Surat Keputusan (SK) Bupati Bandung Barat. Hal itu akan berkorelasi kepada penetapan status dan besaran gaji yang akan diterima.

Baca Juga:  Libur Panjang Isra Miraj, Whoosh Layani Puncak Arus Balik yang Terjadi Hari Ini

Adapun gaji PPPK Paruh Waktu bersumber dari APBD Pemda KBB. Hanya saja terkait besarannya saat ini masih dirumuskan oleh Tim Penyelesaian Paruh Waktu serta akan melihat kemampuan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Menurutnya, penggajian PPPK Paruh Waktu ini sesuai dengan amanat Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 900.1.1/227/SJ per tanggal 16 Januari 2025.

Bahwa pemerintah daerah harus mengalokasikan belanja anggaran untuk kebutuhan PPPK Paruh Waktu dengan menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan, pembangunan, dan keuangan daerah.

“Gaji yang diterima sekurang-kurangnya minimal sebesar yang diterima mereka saat ini,” ucapnya.

:: PPPK Paruh Waktu Dinas Pendidikan

Pihaknya juga sedang berkonsultasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikdasmen) terkait calon PPPK Paruh Waktu di satuan pendidikan yang sebelumnya mendapatkan gaji dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Hal ini terkait apakah penggajian mereka sebagian bisa dibantu dari dana BOS, atau Pemda KBB harusĀ  membayarkan keseluruhan gajinya dari APBD. Termasuk juga berkonsultasi dengan Kemendikdasmen terkait non-ASN yang sebelumnya dibayar dari dana BOS.

Baca Juga:  Presidium Pegawai Pemerintah KBB Audiensi ke Komisi I DPRD, Dorong Penyesuaian Gaji Setara UMK

Hasilnya terdapat Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Pembiayaan Komponen Honor Guru dan Tenaga Kependidikan Non-ASN pada Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun 2025.

“Kemendikdasmen mengimbau agar pemerintah kabupaten/kota memastikan pelaksanaan penganggaran sumber APBD untuk memenuhi penggajian atau penghasilan guru dan tenaga kependidikan yang diangkat berdasarkan Kepmenpan Nomor 16 Tahun 2025 dan Surat Mendagri,” tutur Rega.

Sementara itu Pemda KBB dapat mengajukan permohonan diskresi kepada Kemendikdasmen atas pembiayaan komponen dana BOS bagi guru dan tenaga kependidikan non-ASN setelah dilakukan verifikasi dan validasi.

Terlebih apabila setelah dilakukan analisis dan perhitungan APBD, Pemda KBB tidak sanggup memenuhi kebutuhan anggaran. Sehingga opsinya bisa saja komposisinya disubsidi dari dana BOS.

“Misalnya gajinya Rp2 juta dan yang disubsidi dari BOS sebesar 30 persen, itu bisa saja jadi opsi,” tandasnya. advetorial

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *