1.500 Bidang Tanah Wakaf di Bandung Barat Ditargetkan Bisa Bersertipikat Tahun 2027

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, Dindin Syaripudin. Foto : Dok.ATR/BPN

BANDUNG BARAT,GEMAJABAR.COM – Sertifikasi tanah wakaf menjadi langkah strategis untuk melindungi dari risiko sengketa hukum di masa depan.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat (KBB), Dindin Syaripudin menekankan pentingnya penyelesaian pendaftaran tanah wakaf.

Status hukum yang jelas melalui sertifikat adalah jaminan agar tanah wakaf benar-benar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat luas.

“Tanah wakaf yang bersertipikat maka tidak khawatir beralih fungsi atau dipersengketakan di masa mendatang,” ucapnya usai penyerahan sertifikat di Aula Kantor Kemenag KBB, Selasa (13/10/2026).

Dikatakannya, tanah wakaf ini digunakan untuk kepentingan umat dan kepentingan umum. Karena itu, perlu dilakukan pendaftaran dan sertifikasi agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Sementara itu tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat seiring berjalannya waktu sangat rentan menghadapi berbagai persoalan hukum.

Oleh karena itu kerja sama lintas sektor menjadi kunci keberhasilan, mulai dari Kementerian Agama, Kantor Pertanahan, Kepala KUA, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), hingga para nazir, dalam bersinergi memastikan setiap aset wakaf tercatat dengan baik.

Baca Juga:  Pemeran Kang Gobang dalam Sinetron Preman Pensiun Berpulang, Dikebumikan di Cimahi

Ia menegaskan, komitmen penyelesaian tak berhenti pada target tahun 2026. Melalui perjanjian kerja sama yang telah disepakati, Kementerian ATR/BPN melalui Kantor Pertanahan KBB menyatakan kesiapan penuh untuk memperluas program pada tahun 2027.

Data inventarisasi dari Kementerian Agama KBB mencatat masih ada sekitar 1.500 bidang tanah wakaf yang belum tersertifikatkan. Angka ini menunjukkan besarnya tugas bersama yang harus diselesaikan demi menjaga kekayaan umat.

“Adanya penandatanganan PKS ini, harapannya tanah-tanah wakaf yang belum disertifikatkan bisa segera didaftarkan. Berdasarkan inventarisasi dari Kementerian Agama, jumlahnya sekitar 1.500 bidang,” sebutnya.

Didin mengakui tantangan terbesar saat ini bukan pada proses teknis di kantor pertanahan, namun kelengkapan dokumen dan data di lapangan.

“Oleh karena itu, peran aktif seluruh pihak terkait sangat diperlukan agar target ambisius 1.500 bidang ini dapat benar-benar terwujud tahun depan,” ujarnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *