BANDUNG BARAT,Gemajabar.Com – Polemik rotasi mutasi pejabat eselon II di Pemda Kabupaten Bandung Barat yang dilakukan Pj Bupati Bandung Barat Ade Zakir terus bergulir.
Teranyar Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri mendatangi Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB) tepatnya ke kantor Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Jumat (15/11/2024).
Kasus ini bermula karena ada kesalahan administrasi dalam proses rotasi mutasi (rotmut). Salah satunya pada Surat Keputusan Nomor: 100.3.3.2/Kep. 560-BKPSDM/2024, tertanggal 2 September 2024.
Dalam SK tersebut prosedur mutasi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Serta waktu pelaksanaan rotasi mutasi yang sudah melewati batas akhir tanggal yang ditetapkan.
Alhasil Rini Sartika yang saat itu menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) KBB dan dimutasi jadi Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan, mempertanyakan soal SK tersebut.
Rini kemudian mengajukan keberatan terhadap Surat Keputusan Bupati Bandung Barat terkait rotmut tersebut. Surat keberatan yang ditandatangani pada 17 September 2024 tersebut, dilayangkan kepada Kemendagri, BKN dan Ombudsman.
Pada saat Irjen Kemendagri datang ke Kantor BKPSDM KBB, Rini mengaku bahwa diperiksa oleh tim Irjen Kemendagri pada hari itu, Jumat (15/11/2024).
Bahkan tiga pejabat tinggi pimpinan pratama (JPTP) lainnya, di antaranya Eriska Hendrayana sebagai Kepala Bapelitbangda, dr. Ridwan Abdulllah Putra selaku Kepala Dinkes, dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KBB, Meidi juga dimintai klarifikasi.
“Memang betul, saya hari itu dimintai keterangan dan klarifikasi oleh Irjen Kemendagri. Saya memberikan pernyataan dan telah saya tanda tangani diatas materai pernyataan tersebut,” kata Rini, Sabtu (16/11/2024).
Namun Rini mengaku, ada hal yang membuatnya menggelitik saat proses pemeriksaan berjalan oleh tim Irjen Kemendagri. Salah satunya meminta dirinya agar tidak melawan pimpinan. Kemudian meminta untuk mengalah atau mendiamkan persoalan ini.
“Ya saya heran saja, sementara saya selaku ASN sudah disumpah dan wajib untuk mentaati peraturan dan perundangan. Jadi saya balik hal ini. Melanggar tidak? Sah tidak? Ini menyangkut harga diri dan keluarga, kalau masalah jabatan saya tidak gila jabatan, nothing to lose,” imbuhnya.
Rini menilai, proses rotmut yang dilakukan Pj Bupati Bandung Barat jelas cacat administrasi salah satunya pada Surat Keputusan Nomor: 100.3.3.2/Kep. 560-BKPSDM/2024, tertanggal 2 September 2024.
Dalam SK tersebut lanjut dia jelas prosedur mutasi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Selain itu, keputusan mutasi itu juga tidak mencantumkan pertimbangan teknis dari Kepala BKN, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Perpres Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara.
“Perpres 116 tahun 2022 pasal 22 sudah menegaskan, dalam hal terdapat kebutuhan instansi pemerintah, pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, promosi, dan mutasi kepegawaian setelah mendapat pertimbangan BKN. Ini (rotmut) urgensinya dimana? Sekarang saja posisi Kepala BKPSDM diisi oleh Plt,” tanyanya.
Selain menanggapi pemeriksaan oleh Irjen Kemendagri, Rini juga turut menyikapi pernyataan yang diungkapkan oleh Pj Sekda Bandung Barat, Eriska, terkait adanya human error dalam proses rotmut tersebut.
Apakah itu memang benar terjadi, apakah staf pada bagian tersebut baru pertama kali membuat SK rotmut atau justru ada orang-orang di luar bidang tersebut ikut memproses secara administratif atau barangkali terdapat pesanan dari pihak lain baik internal maupun eksternal.
“Saya minta tim Irjen Kemendagri dapat melihat secara objektif terkait persoalan ini, agar kejadian serupa tak terjadi kembali. Harapan saya proses good goverment terjadi di KBB, dan hal-hal seperti ini yang mana saya telah menjadi korbannya, jangan terulang lagi,” pungkasnya. (*)






