Pemda KBB Apresiasi Peran PKBM dalam Membantu Pendidikan yang Berkeadilan

Kepala Dinas Pendidikan KBB Imam Santoso didampingi Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal Makhatir Mohamad bersama para peserta didik di PKBM Lam Alif, Kecamatan Cikalongwetan, usai menjalani tes kemampuan akademik. Foto/GEMAJABAR.COM

BANDUNG BARAT,GEMAJABAR.COM – Keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Bandung Barat memiliki peran cukup penting.

Khususnya dalam memberikan pendidikan yang berkeadilan bagi masyarakat yang sempat putus sekolah karena berbagai faktor dan ingin kembali melanjutkan pendidikan.

Oleh karena itu, Pemda KBB melalui Dinas Pendidikan (Disdik) mendukung penuh eksistensi PKBM yang tersebar di semua kecamatan dalam mengawal pendidikan ribuan peserta didik.

“Kami sangat mengapresiasi keberadaan PKBM dan juga salut kepada peserta didiknya yang tidak melihat faktor usia, mereka tetap semangat belajar,” kata Kepala Dinas Pendidikan KBB Imam Santoso saat ditemui di PKBM Lam Alif, Cikalongwetan, belum lama ini.

PKBM sesungguhnya memegang peran jauh lebih besar dalam  pendidikan. Lembaga yang lahir dari inisiatif kepedulian masyarakat ini kini bukan sekadar menjembatani putus sekolah, namun membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi siapa saja.

Adapun saat ini tercatat di wilayah KBB terdapat 43 PKBM ditambah 1 Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang menaungi sekitar 19.000 peserta didik.  Mereka bahkan sudah berdiri sejak sebelum KBB dimekarkan dari Kabupaten Bandung.

Baca Juga:  Plt Kadisdik KBB : "Perbaikan Ruang Kelas SDN Girimukti di Anggaran Perubahan Tahun Ini"

Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, Makhatir Mohamad menambahkan, PKBM kini telah berkembang menjadi jalur pendidikan yang setara dan diakui legalitasnya secara nasional.

“Warga yang mengikuti pembelajaran di PKBM terbagi dalam dua kelompok besar, yakni mereka yang masih dalam usia sekolah (di bawah 21 tahun) dan kelompok warga belajar berusia 21 tahun ke atas,” terangnya.

Latar belakang mereka pun sangat beragam, ada pekerja perhotelan di kawasan Lembang yang jam kerjanya tidak memungkinkan hadir di kelas formal, ada seniman dan penyanyi yang butuh fleksibilitas waktu, dan berbagai profesi lainnya.

“Mereka terbagi kepada Paket A, B, dan C, yang membutuhkan ijazah kesetaran untuk memenuhi syarat administratif yang setara dengan pendidikan umum,” sambungnya.

Ia menuturkan, fenomena yang juga menjadi catatan penting pihaknya, yakni penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS). Di Kabupaten Bandung Barat tercatat sekitar 20.000 anak yang belum terlayani oleh jalur pendidikan formal.

Di sinilah PKBM berperan sebagai jejaring utama penanganan ATS. Untuk memastikan tidak ada warga yang terputus dari akses ilmu pengetahuan hanya karena sistem pendidikan konvensional belum dapat menjangkau kebutuhan mereka.

Baca Juga:  Pelantikan 66 Pejabat Fungsional, Bupati Jeje Perkuat Profesionalisme dan Integritas Birokrasi

Lebih jauh Makhatir menerangkan, sistem pembelajaran di PKBM dirancang tidak menuntut kehadiran harian, menyesuaikan dengan mayoritas peserta yang bekerja.

Kurikulumnya sama persis dengan yang berlaku di sekolah formal, namun proses belajar dibimbing oleh tutor dan diawasi oleh penilik dari Dinas Pendidikan.

“Kolaborasi ini membuktikan ketika pendidikan menjadi kepedulian bersama antara pemerintah desa dan lembaga pendidikan, akses terhadap ilmu pengetahuan dapat menjangkau hingga ke pelosok wilayah,” tandasnya.  Diskominfotik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *