Komisi III DPRD KBB Dorong Kelengkapan Fasilitas Pendukung Gedung Damkar di Ngamprah

Jajaran Komisi III DPRD Kabupaten Bandung Barat usai memantau progres pembangunan fasilitas pendukung di Gedung Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang berlokasi di Kompleks Pemda KBB, Ngamprah, Jumat (13/11/2026). Foto/Gemajabar.Com

BANDUNG BARAT,GEMAJABAR.COM – Komisi III DPRD Bandung Barat memantau pembangunan di Gedung Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar).

Mereka ingin memastikan pelaksanaan pekerjaan sejumlah fasilitas pendukung yang sedang dibangun dengan menggunakan anggaran APBD KBB selesai sesuai kualitas dan pewaktuan.

“Gedung damkar ini megah, tapi fasilitas pendukungnya belum lengkap,  antara aksesibilitas dan fasilitas operasionalnya belum terintegrasi,” kata Ketua Komisi III DPRD KBB Pither Tjuandys saat bersama anggota komisi melakukan pemantauan pembangunan di Gedung Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang berlokasi di Kompleks Pemda KBB, Jumat (13/11/2026).

Politisi Partai Demokrat KBB ini menyoroti pentingnya akses jalan utama yang mendukung armada dan petugas saat situasi darurat terjadi. Sebab respons time petugas harus cepat untuk sampai tiba di lokasi ketika terjadi kebakaran.

“Akses jalan utama harus langsung tanpa hambatan agar begitu ada laporan kebakaran, armada bisa langsung meluncur ke lokasi,” sambungnya.

Selain persoalan akses jalan dan rencana penyediaan lapangan upacara, Pither juga mendapati ruang-ruang kerja yang belum dilengkapi inventaris memadai dan masih mengandalkan perabotan lama.

Seperti meja dan bangku masih belum memadai, sebagian besar masih menggunakan barang-barang pindahan atau aset lama. Sehingga itu harus menjadi perhatian serius agar pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal.

Baca Juga:  Tiga Kali Dipanggil Mediasi Vendor Tower Protelindo Mangkir, Warga Minta Operasional Distop

Mengenai kebutuhan anggaran untuk kelanjutan pembangunan fasilitas pendukung di tahun 2027, ia mendorong Dinas Damkar KBB segera menyusun perencanaan matang dan berkoordinasi lintas komisi.

Mengingat mitra kerja Dinas Damkar berada di bawah naungan Komisi I, usulan tersebut perlu dikawal sejak dini sebelum masuk ke pembahasan Badan Anggaran (Banggar).

“Untuk tahun 2027 belum ada alokasi anggaran bagi pekerjaan lanjutan, kami menyarankan agar segera disampaikan ke Komisi I selaku mitra kerja. Nantinya Komisi I bisa mendorongnya di Badan Anggaran,” tuturnya.

:: Kebutuhan Anggaran Rp16 Miliar

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan KBB, Siti Aminah Anshoriah mengakui masih banyak fasilitas pendukung kebutuhan yang belum terakomodasi dalam pelaksanaan pembangunan di tahun 2026.

Salah satu yang paling krusial adalah infrastruktur penampungan air yang menjadi nyawa utama operasional pemadaman. Saat ini kolam penampungan air secara fisik baru selesai setengah jadi, untuk menyuplai kebutuhan armada membutuhkan pembangunan kolam saringan dan rumah pompa.

“Tahun ini pembangunan dianggarkan Rp3,9 miliar dan pekerjaan sudah sekitar 70%. Targetnya pada 3 Desember nanti semua harus sudah rampung 100%,” sebutnya.

Kemudian lanjut Siti, potensi dampak lingkungan juga harus diperhatikan apabila infrastruktur drainase di kawasan gedung tidak segera dibangun. Kontur lahan gedung yang berada di area lebih tinggi berisiko memicu limpahan air hujan ke pemukiman warga di bawahnya.

Baca Juga:  Jelang Idul Adha, Pemda KBB Siapkan 10.000 Kalung Tanda Sehat Hewan Kurban

“Saluran air atau drainase di sekitar kawasan gedung ini sama sekali belum ada. Pembangunan saluran drainase sangat mendesak untuk direalisasikan tahun depan guna mencegah limpahan air hujan mengalir deras ke pemukiman penduduk di bawah,” ucapnya.

Berdasarkan perhitungan pihaknya, butuh anggaran sekitar Rp16 miliar untuk menuntaskan seluruh sisa pembangunan fasilitas pendukung operasional di gedung Damkar. Seperti untuk gedung pelatihan, rumah pompa, kolam saringan, pembuatan tempat latihan, dan upacara.

“Kami berharap ada tambahan anggaran lagi tahun depan dari pemerintah dareah, karena kalau dari Provinsi dan pemerintah pusat tidak ada,” tandasnya.

Lebih lanjut dikatakannya, kendaraan pemadam yang dioperasikan di lapangan juga saat ini juga butuh peremajaan. Sebagian besar unit kendaraan merupakan unit limpahan atau pindahan dari wilayah Pos Damkar Kota Baru.

Siti menyebut, kendaraan-kendaraan eksisting tersebut tetap dipaksakan untuk terus beroperasi semata-mata karena jumlah personel yang ada tidak mengalami penambahan yang signifikan untuk mengimbangi beban kerja di lapangan.

“Sempat ada rencana penambahan kendaraan di tahun 2022, yakni 3 unit kendaraan baru yang terdiri atas 2 unit Fire Truck, 1 unit Rescue, dan 1 unit Water Supply untuk suplai air, tapi tidak terealisasi,” ujarnya.

Baca Juga:  Bupati Jeje Ritchie Ismail Pantau Pengecoran Jalan di Lembang, Tahun Ini 34 Ruas Jalan Diperbaiki

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), standar ideal penempatan armada mengamanatkan agar setiap kecamatan memiliki minimal 2 unit kendaraan pemadam kebakaran.

Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa saat ini baru tersedia 9 unit armada yang terpaksa harus disebar dan dibagi ke dalam 7 pos sektor saja. Padahal cakupan wilayah KBB sangat luas dari utara sampai selatan.

“Personel juga kami masih kurang, hanya ada 158 orang. Idealnya 1 orang personel untuk melayani setiap 5.000 penduduk, itu artinya dengan jumlah penduduk 1,9 juta jiwa maka di KBB butuh sekitar 300 hingga 350 personel,” sebutnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *