Disdik KBB Siapkan 43 Pusat KBM dan Sanggar Kegiatan Belajar Setara Paket A dan C

Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal, Disdik KBB, Makhatir Muhammad. Foto/GEMAJABAR.COM

BANDUNG BARAT,GEMAJABAR.COM – Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat (KBB) menyiapkan puluhan pusat kegiatan belajar masyarakat (KBM).

Total ada 43 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan satu Sanggar Kegiatan Belajar untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan Paket A hingga Paket C.

“Pusat KBM dan Sanggar Kegiatan Belajar itu untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan Paket A hingga Paket C. Sebab semua anak di KBB memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan,” ucap Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal, Disdik KBB, Makhatir Muhammad, Rabu (21/10/2026).

Pihaknya juga akan melakukan pengecekan langsung ke lembaga-lembaga ini memastikan kesiapan sarana prasarana dan tenaga pengajar sebelum anak-anak ditempatkan di sana.

“Jangan sampai datanya sudah ada siswanya sudah ada tetapi PKBM belum mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kami monitoring ke lapangan untuk memastikan setiap PKBM memiliki kantor dan fasilitas pembelajaran,” ujarnya.

Harapannya melalui verifikasi data dan optimalisasi PKBM serta SKB anak-anak yang belum mengakses pendidikan bisa kembali belajar dan menyelesaikan pendidikannya.

Selain itu, lanjut Makhatir, Disdik KBB akan memverifikasi 22.000 Anak Tidak Sekolah (ATS) yang tercatat dalam pendataan.

Baca Juga:  Dapur Satelit Dukung Program Makan Siang Bergizi Gratis, Bisa Siapkan 600 Porsi/Hari

Hal ini dilakukan agar program penanganan yang nantinya disusun benar-benar menyentuh mereka yang membutuhkan pendidikan lanjutan.

“Verifikasinya berbasis nama dan alamat dengan melibatkan operator desa, kecamatan hingga desa,” sambungnya.

Menurutnya, tujuan itu untuk memilah siapa yang benar-benar belum mengakses pendidikan dari mereka yang sudah pindah domisili atau menempuh pendidikan di pesantren.

Hasil verifikasi akan menjadi dasar sebelum anak diarahkan kembali ke sekolah formal maupun ditempatkan di jalur pendidikan nonformal yang lebih sesuai dengan kondisinya.

Sekitar 19.000 anak sebelumnya diklaim sudah terlayani melalui pendidikan kesetaraan. Meski begitu angka tersebut tetap dipastikan ulang karena data dasar berasal dari pemerintah provinsi dan perlu disesuaikan dengan kondisi terkini.

“Data itu nanti harus diperbarui oleh operator desa. Jadi kita bisa mengetahui dari 22 ribu anak tersebut berapa yang benar-benar masih berstatus ATS,” tuturnya.

Lebih lanjut Makhatir menjelaskan, data ATS yang menjadi acuan Disdik KBB bersumber dari pemerintah provinsi. Sehingga pemutakhiran diperlukan agar penanganan anak yang belum mengakses pendidikan lebih tepat sasaran.

Baca Juga:  Gubernur Instruksikan Aktivitas Belajar Mengajar Siswa di Jabar Senin Sampai Jumat

Setelah pendataan selesai lalu akan memetakan kebutuhan pendidikan setiap anak.

“Mereka yang masih memungkinkan mengikuti pendidikan formal akan diarahkan kembali ke sekolah sedangkan anak yang menghadapi kendala tertentu dapat menempuh jalur pendidikan nonformal,” tandasnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *