Kepala Kemenag KBB Ingatkan Nazir Bisa Menjaga Sertipikat Tanah Wakaf untuk Kemanfaatan Umat

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat, Baiq Raihanun Taptasari bersama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, Dindin Syaripudin. Foto : Dok.ATR/BPN

BANDUNG BARAT,GEMAJABAR.COM – Pemegang sertipikat tanah wakaf atau nazir diminta profesional dan transparan dalam mengemban amanahnya.

Hal itu disampaikan usai penyerahan sebanyak 23 dari total 126 bidang tanah wakaf yang menjadi target percepatan sertifikasi tahun 2026 di Kabupaten Bandung Barat (KBB) kepada para nazir, Selasa (13/10/2026).

Penyerahan sertifikat sekaligus penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kantor Kementerian Agama KBB dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat berlangsung di Aula Kantor Kemenag KBB.

“Sertifikasi bukan sekadar urusan administrasi, melainkan langkah perlindungan agar tanah wakaf tetap terjaga dan dimanfaatkan sesuai tujuan awal diwakafkan,” kata Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat, Baiq Raihanun Taptasari usai penyerahan.

Kegiatan ini menjadi bukti nyata sinergi kedua instansi dalam mempercepat pemberian kepastian hukum atas aset milik umat.

Pihaknya juga menyampaikan rasa syukur sekaligus harapan agar sisa 103 bidang tanah wakaf yang masih dalam proses dapat segera diselesaikan sebelum Desember 2026.

Pihaknya berpesan kepada seluruh nazir di wilayah KBB untuk senantiasa menjaga amanah yang diemban dalam menjaga tanah wakaf ini. Sebab ini merupakan amanah dari para wakif.

Baca Juga:  P4KBB Desak Pemda KBB Serius Bangun Flyover Cimareme, Anggarkan untuk Pembebasan Lahan

“Tanah wakaf harus dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dalam Akta Ikrar Wakaf dan dikelola secara profesional,” ucapnya.

Keberhasilan penyerahan 23 sertifikat tahap pertama ini tidak terlepas dari koordinasi yang terjalin baik antara Kemenag KBB dengan Kantor Pertanahan KBB.

Oleh karena itu, ia mengapresiasi sinergi yang berjalan lancar, mulai dari penyusunan data, verifikasi administrasi, hingga pemenuhan persyaratan teknis di lapangan.

“Kerja sama yang diperkuat melalui penandatanganan PKS ini sekaligus meningkatkan kesadaran para nazir akan pentingnya tertib administrasi dan pengelolaan yang akuntabel,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama Kepala Kantor Pertanahan KBB, Dindin Syaripudin mengonfirmasi bahwa sisa 103 bidang tanah wakaf masih menunggu kelengkapan dokumen dan persyaratan lapangan sebelum dapat diterbitkan sertifikatnya.

Ia menegaskan komitmen pihaknya untuk menyelesaikan seluruh target sebelum akhir tahun 2026. Yang paling penting, seluruh biaya proses sertifikasi dalam program ini telah ditanggung melalui anggaran Kementerian Agama, sehingga para nazir sama sekali tidak dibebani biaya apa pun.

“Dengan selesainya proses sertifikasi, tanah wakaf tidak hanya terlindungi secara hukum dari risiko sengketa, tetapi juga dapat dikelola dan dikembangkan secara lebih optimal untuk kemanfaatan umat,” ujarnya. (*)

Baca Juga:  Warga Mekarwangi Lembang Terima Program PTSL, Target 2.000 Sertipikat Tanah Tahun Ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *