Pemda KBB Buka Layanan KTP untuk Masyarakat di Tiga Lokasi dan Aplikasi Si Dilan

Pemda KBB melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus meningkatkan dan mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepasa masyarakat salah satunya dengan pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP). Foto/GEMAJABAR.COM

BANDUNG BARAT,GEMAJABAR.COM –  Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB) terus mendekatkan pelayanan adminiatrasi kependudukan ke masyarakat.

Seperti untuk pengurusan adminiatrasi kependudukan (adminduk) KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan yang lainnya, bisa di layani di sejumlah lokasi dan tidak harus ke kantor Pemda KBB di Ngamprah.

Kepala Disdukcapil KBB, Yadi Azhar mengatakan, dengan luas wilayah 16 kecamatan dan 162 desa maka pelayanan adminduk terus didekatkan ke masyarakat. Selain tentunya upaya jemput bola langsung ke masyarakat.

“Pelayanan adminduk seperti KTP bisa dilayani di Mall Pelayanan Publik (MPP), 16 kantor kecamatan, aplikasi Sidilan, dan Pos Pelayanan Adminduk di Kota Baru Parahyangan,” ucapnya saat ditemui di kantornya, Senin (28/9/2026).

Diakuinya kantor MPP yang berada di Kompleks Pemda KBB setiap harinya selalu dipenuhi oleh warga yang mengurus administrasi kependudukan, salah satunya cetak KTP Elektronik.

Apalagi warga dari kecamatan terdekat banyak yang datang ke MPP daripada harus ke kantor kecamatan. Mereka menilai efektifitas waktu dan kemudahan akses menjadi pertimbangan dalam mengurus adminduk.

Baca Juga:  Ditinggal 400 PNS Pensiun Per Tahun, Pemda KBB Terancam Kekurangan Pegawai di Tahun 2030

Sementara itu kebutuhan blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di KBB setiap bulannya sangat tinggi.

Berdasarkan data kebutuhan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) KBB, setidaknya dibutuhkan 16.000 blangko KTP elektronik setiap bulannya atau untuk 22 hari kerja.

“Kebutuhan di sini per bulan adalah 16 ribu, hanya saja kita dapat alokasi dari
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri sekitar 11-12 ribu per bulannya, jadi masih kekurangan,” sebut Yadi.

Adapun kebutuhan harian blangko KTP-el Disdukcapil KBB adalah sekitar 800 keping blangko. Untuk mensiasati kekurangan, Disdukcapil melakukan skala prioritas kebutuhan pendistribusian blangko.

Misalnya di wilayah kecamatan yang penduduknya banyak seperti Lembang, Padalarang, dan Ngamprah tentu berbeda dengan kecamatan lain.

“Biasanya dua minggu sekali blangko diambil dari dari Kemendagri Ditjen Kependudukan, baru nanti didistribusikan lagi oleh kami,” ucapnya.

Pihaknya harus menyiasati alokasi kuota tersebut yang sangat terbatas tersebut karena kewenangan distribusi sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. Meskipun sudah mengajukan penambahan tapi kuota tetap tidak bertambah.

Baca Juga:  Pemda KBB Berkomitmen Wujudkan Gerakan Antikorupsi Mulai dari Tingkat Desa

“Ya karena jatah dari pemerintah pusatnya segitu, kondisi ini sama juga dengan kabupaten/kota lain,” sambung Yadi.

Untuk mengatasi keterbatasan ini tanpa mengorbankan kualitas layanan publik, terang Yadi, Disdukcapil KBB memanfaatkan skema komunikasi digital secara langsung kepada pemohon.

Misalnya untuk layanan di MPP sudah menerapkan prinsip one day service atau pelayanan selesai dalam satu hari selama persediaan blangko masih mencukupi. Sementara di tingkat kecamatan, penerimaan berkas tetap dilakukan secara penuh meski ketersediaan fisik blangko sedang kosong.

Petugas nantinya bakal mencatat data kontak warga dan memberikan pemberitahuan secara personal begitu fisik KTP-el siap diambil. Sistem distribusi internal fisik blangko juga disesuaikan secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk wajib KTP di masing-masing wilayah.

Dari total 1,9 juta jiwa penduduk KBB, terdapat 1,4 juta jiwa yang masuk dalam kategori wajib memiliki KTP. Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk paling tinggi seperti Padalarang dan Lembang menjadi prioritas utama alokasi fisik blangko.

“Selain untuk KTP Pemulla, kebutuhan blangko cetak KTP yang juga banyak adalah bagi mereka yang melakukan ganti elemen data, misalnya karena hilang, rusak, ganti status pernikahan, atau perubahan status pekerjaan kaitan untuk administrasi bantuan sosial,” pungkasnya. advetorial

Baca Juga:  Urai Kepadatan Kendaraan di Lembang, Kapolres Cimahi Terjun Langsung Pimpin Anggotanya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *