Ratusan Kendaraan Dinas Pemda KBB Menunggak Pajak, Bapenda dan P3DW Bandung Barat Gelar Penetiban

Petugas dari Bapenda KBB, BKAD, dan P3DW Bandung Barat melakukan pengecekan dan penertiban kendaraan terkait dengan kepatuhan pemiliknya dalam membayar pajak, di halaman Masjid Ash Shiddiq, Pemda KBB, Jumat (25/9/2026). Foto/Istimewa

BANDUNG BARAT,GEMAJABAR.COM – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bandung Barat menertibkan aset kendaraan milik pemerintah daerah.

Pasalnya masih terdapat sebanyak 215 kendaraan dinas di lingkungan Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB) tersangkut berbagai persoalan.

Mulai dari STNK hilang, BPKB belum tertelusur dan entah dimana keberadaannya, kendaraan rusak berat, hingga masih ada yang menunggak pajak.

“Kami bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) serta Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Bandung Barat, hari ini melakukan penertiban kewajiban pajak kendaraan dinas,” kata Kepala Bapenda KBB, Rina Marlina di sela penertiban yang digelar di halaman Masjid Ash Shiddiq, Pemda KBB, Jumat (25/9/2026).

Kegiatan ini bagian dari upaya memastikan kendaraan dinas pemerintah tertib pajak dan tertib administrasi. Terlebih persoalan ini harus ditindaklanjuti Pemda KBB karena telah jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) sebagai aset daerah yang tercatat.

Ia menegaskan kendaraan dinas milik Pemerintah harus tertib pajak, tertib administrasi, dan tertib dalam pengelolaan aset. Sehingga langkah penertiban ini bukan sekadar urusan administrasi, melainkan soal keteladanan.

Baca Juga:  BPJS Kesehatan Cabang Cimahi Raih Penghargaan dari Wali Kota Cimahi, Kategori Tenant MPP Terbaik 2025

Rina menjelaskan, kendaraan dinas merupakan bagian dari Barang Milik Daerah (BMD) yang harus dipertanggungjawabkan.

Oleh karena itu, peran masing-masing lembaga dibedakan, Bapenda menangani aspek pendapatan dan perpajakan, BKAD mengelola aset, P3DW/Samsat memberikan pelayanan teknis perpajakan kendaraan.

Sementara perangkat daerah sebagai pengguna wajib memastikan kendaraan yang diurusnya bebas dari keterlambatan maupun masalah administrasi.

Adapun tunggakan pajak kendaraan pribadi milik Aparatur Sipil Negara (ASN) diperkirakan mencapai Rp1 miliar lebih. “Masyarakat diajak taat pajak, maka pemerintah daerah harus jadi contoh,” ujarnya.

Kepala Bidang Penagihan Bapenda KBB, Paramita Ariyanti memaparkan kesulitan penanganan 215 kendaraan yang bermasalah.

Menurutnya, tidak semua sekadar telat bayar, tapi ada yang STNK-nya hilang, BPKB-nya belum ditemukan, bahkan ada yang sudah rusak berat sehingga statusnya perlu diputuskan bersama kepolisian dan instansi terkait.

Perlakuannya tidak sesederhana itu, karena melibatkan pihak-pihak terkait seperti Samsat dan kepolisian. Selain kendaraan dinas, pihainya juga menginventarisir ASN yang belum melunasi PKB kendaraan pribadi.

“Surat pemberitahuan sudah disebar ke masing-masing perangkat daerah, rencana rekonsiliasi dengan P3DW akan dilakukan awal Oktober 2026,” ujarnya.

Baca Juga:  Nobar Bareng Warga, Paslon EDUN Sampaikan Program Prioritas untuk Lima Tahun

Sementara itu, Kepala P3DW Bandung Barat, Daili Setiaji menyebutkan, tunggakan pajak kendaraan dinas yang teridentifikasi berkisar Rp200–400 juta dan belum mencapai miliaran, namun tetap harus diselesaikan secara tuntas. Sementara tunggakan kendaraan pribadi milik ASN nilainya jauh lebih besar, diperkirakan lebih dari Rp1 miliar.

“Nilai tunggakan kendaraan dinas sekitar Rp200 hingga Rp400 juta, kalau untuk kendaraan pribadi ASN, nilainya diperkirakan lebih dari Rp1 miliar,” pungkasnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *