CIMAHI,GEMAJABAR.COM – BPJS Kesehatan menggelar Media Workshop dengan melibatkan peserta dari berbagai latar belakang keilmuan dan profesi.
Tema yang diambil adalah “Kupas Tuntas Layanan Jantung dalam Program JKN : Dari Akses Pelayanan Berkualitas hingga Layanan Jantung Canggih bagi Peserta”.
Agenda ini bagian dari menciptakan ekosistem pentahelix Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), bersama penyelenggara layanan, akademisi, profesi kesehatan, dan pengawas dalam menyampaikan informasi akurat dan bermanfaat bagi masyarakat.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Mayjen TNI (Purn.) Dr. dr. Prihati Pujowaskito yang hadir dalam kegiatan ini sempat memantau beberapa fasilitas layanan di RS Dustira.
Hal itu juga menjadi reuni dengan petugas di RS Dustira, karena dirinya pernah bertugas selama satu tahun, yaitu 2016 hingga 2017 di RS Dustira sebelum pindah ke RS Gatot Soebroto.
Sementara itu dalam paparannya di hadapan peserta Media Workshop, Pujo menekankan pentingnya peran media sebagai bagian dari ekosistem pentahelix JKN, bersama penyelenggara layanan, akademisi, profesi kesehatan, dan pengawas dalam menyampaikan informasi.
Di tengah skala operasi raksasa ini, ia menegaskan prinsip utama BPJS Kesehatan, yakni membuka akses seluas-luasnya, menjaga mutu pelayanan, serta menjamin perlindungan finansial peserta.
“Tantangan global yang kita hadapi itu memastikan pelayanan tidak hanya berfokus pada jumlah atau volume tindakan, namun harus bergeser menjadi berbasis nilai (value-based) yang membuktikan dampak kesehatan terukur dan manfaat nyata bagi pasien,” tuturnya di sela kegiatan, Rabu (16/9/2026).
Ia pun menyebutkan fasilitas pelayanan jantung di RS Dustira Cimahi dengan teknologi kekinian bisa melayani peserta Program Jaminan JKN.
“RS Dustira memiliki alat yang lengkap dan canggih, bisa melayani pelayanan jantung bagi pasien peserta JKN sesuai indikasi-indikasinya,” kata dia.
Ia menyebutkan kasus penyakit katastropik menyedot anggaran BPJS Kesehatan terbesar, di mana penyakit jantung menempati posisi krusial dengan alokasi mencapai Rp17,3 triliun. Bahkan diperkirakan ke depannya akan terus terjadi peningkatan jumlah kasus jantung.
Pada utilitas layanan kardiovaskuler terjadi peningkatan kasus pelayanan sepanjang tahun 2021-2025. Ada lebih dari 138.000 kasus cathlan tahun 2025 atau meningkat dua kali lipat dibanding 2021 dengan pembiayaan mencapai Rp3,51 triliun.
Lebih lanjut ia menyebutkan, sebagai penyelenggara asuransi sosial kesehatan terbesar di dunia, BPJS Kesehatan mencatat cakupan peserta mencapai hampir 280 juta jiwa atau setara 98,16 persen UHC. Meskipun tingkat keaktifan peserta saat ini berada di angka sekitar 80-81%.
Jalinan kerja sama telah dibangun dengan 27 ribu Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.200 rumah sakit yang sebagian besar merupakan swasta yang menghasilkan rata-rata hampir dua juta transaksi layanan setiap harinya, dengan alokasi dana kesehatan mencapai Rp500 hingga Rp550 miliar per hari.
Direktur Rumah Sakit Tk. II 03.05.01 Dustira, Letkol Ckm dr. Muchlas Fahmi menyebutkan kesiapan pihaknya dalam mendukung layanan jantung terpadu bagi peserta JKN.
“Kami memiliki fasilitas ruang rawat intensif jantung (ICVCU) dan laboratorium kateterisasi jantung (cathlab) yang mampu menerima rujukan serta melakukan tindakan intervensi koroner perkutan,” ucapnya.
Berdasarkan data sepanjang Januari-Agustus 2024, RS Dustira telah melayani sebanyak 975 pasien peserta BPJS Kesehatan dengan layanan cathlab, yang seluruh biayanya ditanggung dalam skema JKN.
“Kegiatan ini menjadi ruang dialog sekaligus memperkuat sinergitas antara BPJS Kesehatan, rumah sakit, media dan masyarakat luas,” jelasnya.
“Kami sadar peningkatan mutu adalah kerja berkelanjutan, maka terus berinovasi agar pelayanan berjalan cepat, tepat, aman, bermutu, dan berpusat pada pasien, termasuk berlolaborasi dengan BPJS Kesehatan, rumah sakit, media, dan masyarakat,” sebutnya.
Pada kesempatan yang sama Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar menyebutkan, kasus penyakit jantung akan terus meningkat sehingga teknologi kesehatan harus didukung dengan anggaran yang cukup. Kemudian BPJS Kesehatan juga jangan sampai gagal bayar karena akan berdampak ke rumah sakit dan pasien.
Seperti saat ini masih terjadi kesenjangan arus kas atau cash flow gap. Penyebabnya karena pendapatan iuran bulanan sekitar Rp14 triliun belum sebanding dengan kebutuhan pembiayaan pelayanan yang mencapai Rp16 triliun sehingga selisihnya mencapai sekitar Rp2 triliun.
“Di sinilah perlunya ada intervensi fiskal atau suntikan dana dari pemerintah ke BPJS Kesehatan, agar anggaran cadangan pembayarannya lebih panjang dan tidak terjadi gagal bayar,” tandasnya. (*)






