Percepat Tunggakan PKB Pemda KBB Kolaborasi dengan Samsat, Sudah 219 Kendaraan Dituntaskan

Pemda KBB berkolaborasi melalui BKAD, Bapenda dan P3DW/Samsat, sebagai komitmen untuk mempercepat penyelesaian tunggakan PKB sekaligus memperkuat tata kelola kendaraan dinas yang tertib, transparan, dan akuntabel. Foto/Istimewa

BANDUNG BARAT,GEMAJABAR.COM – Pemda Kabupaten Bandung Barat mercepatan penyelesaian tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Khususnya atas kendaraan dinas milik Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB), melalui kolaborasi antara Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta P3DW/Samsat Bandung Barat.

BKAD memiliki peran dari sisi pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD), Bapenda berperan dalam pengelolaan dan penagihan pajak daerah sesuai kewenangannya.

Sedangkan P3DW/Samsat menjadi mitra dalam penyediaan dan verifikasi data administrasi kendaraan bermotor serta pelayanan pembayaran PKB, Ketiga unsur tersebut harus bergerak dalam satu data dan satu langkah penyelesaian menuju kendaraan dinas yang tertib pajak.

Lebih jauh, Pemda KBB melalui Bapenda sesuai dengan kewenangannya akan terus mendorong agar kendaraan dinas yang digunakan oleh seluruh perangkat daerah dapat memenuhi kewajiban administrasi dan perpajakan tepat waktu.

Kepala Bidang Penagihan Bapenda Kabupaten Bandung Barat, Paramita Ariyanti menyampaikan, penyelesaian tunggakan PKB kendaraan dinas bukan semata-mata persoalan pembayaran pajak.

Tetapi merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK-RI secara konkret, dan penegakan kepatuhan bagi para wajib pajak kendaraan bermotor, termasuk instansi pemerintahan.

Baca Juga:  Perkuat Tata Kelola, Pemda KBB Dorong Sinergi Regulasi Bersama Pengusaha dan Pekerja Tambang

“Ini merupakan tanggung jawab bersama. Ketika kendaraan tersebut tercatat sebagai kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, maka kewajiban administrasi dan perpajakannya harus kita pastikan tertib,” kata Paramita Ariyanti, Selasa (15/9/2026).

Menurutnya kolaborasi antara BKAD, Bapenda, dan P3DW menjadi penting karena masing-masing memiliki peran dalam memastikan data kendaraan, status kepemilikan/penguasaan, kewajiban PKB, serta proses penyelesaian administrasinya dapat teridentifikasi secara akurat.

Sementara itu, Kepala Bidang Aset Riang Nuryana menyampaikan, hingga saat ini perangkat daerah telah menyelesaikan 219 tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dari 415 Kendaraan Dinas yang tercatat sebagai Aset Tetap dalam TLHP BPK RI TA. 2025.

OPD yang masih memiliki kendaraan dinas dengan kewajiban PKB terutang akan terus kita dorong untuk segera melakukan penyelesaian sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

“Kita tidak ingin persoalan ini hanya selesai di atas kertas. Setelah data direkonsiliasi dan valid, harus ada tindak lanjut nyata. Mana yang harus segera dibayar, mana yang membutuhkan pembenahan administrasi, dan mana yang perlu penelusuran lebih lanjut, semuanya harus jelas,” tuturnya.

Baca Juga:  Direktur BUMD KBB Diciduk, Tipu Suplier Ayam dengan Cek Kosong Rp659 Juta

Adapun BPKB yang sampai hari ini belum ditemukan, Riang menjelaskan, BPKB tersebut masih dalam penelusuran. Pihaknya masih koordinasi dengan OPD, dan Pemkan Bandung, karena kebanyakan dari jumlah BPKB yang belum diketahui keberedaannya tersebut, merupakan kendaraan limpahan saat pemekaran Pemda KBB.

Dirinya berharap langkah kolaboratif ini dapat menghasilkan dua capaian sekaligus. Yaitu penyelesaian tunggakan yang menjadi temuan/TLHP BPK-RI, serta terciptanya tertib administrasi kendaraan dinas Pemda KBB.

“Kendaraan dinas adalah aset pemerintah yang digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, pengelolaannya harus tertib, termasuk kewajiban pajaknya. Jangan sampai kendaraan pemerintah justru memiliki tunggakan pajak. Ini harus kita selesaikan bersama,” pungkasnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *