BANDUNG BARAT,Gemajabar.Com – Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB) secara rutin setiap pekan memantau harga-harga yang bisa menyebabkan inflasi.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk selalu memantau agar tidak terjadi inflasi di daerahnya masing-masing.
Pj Bupati Bandung Barat, Ade Zakir mengatakan, pemerintah pusat melalui Kemendagri setiap pekan selalu melakukan rapat koordinasi terkait penanganan inflasi secara nasional.
“Soal inflasi, kami selalu rutin satu minggu sekali melakukan rapat bersama Kemendagri bersama bupati atau walikota se-Indonesia membahas hal itu,” ucap Ade awal pekan lalu.
Pihaknya kerap diberikan arahan oleh Kemendagri terkait penanganan inflasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Sehingga harga-harga bisa tetap stabil dan tidak terjadi inflasi ataupun penanganannya seperti apa.
Dijelaskannya, jika Kabupaten Bandung Barat ini bukan objek perhitungan inflasi, tapi mengikut ke Kota Bandung karena wilayahnya berdekatan.
Kemudian Pemda KBB secara rutin memberikan perhatian khusus terhadap Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Kabupaten Bandung Barat. Data-data yang ada itu menunjukkan setidaknya ada empat komoditas yang mempengaruhi ketidakstabilan harga.
“Yakni untuk komoditi beras, minyak goreng, bawang, dan cabai,” sebutnya.
Menurutnya selama tiga bulan terakhir secara nasional harga komoditi kebutuhan masyarakat memang relatif turun. Bahkan di beberapa daerah ada penurunan harga termasuk di KBB 0,6 atau 0,9.
Memang hal itu bisa dilihat dengan menghitung berdasarkan neraca pangan jadi ketersediaan, pasokan, dan kebutuhan. Jadi bilamana ada harga pangan yang rawan tentu harus dilakukan operasi pasar murah.
“Pasar murah sudah beberapa kali kita gelar, seperti di Kecamatan Cipongkor dan terakhir di Cihampelas. Selain mencegah terjadinya inflasi juga untuk mengurangi pengeluaran masyarakat,” pungkasnya. (Diskominfotik)






