BANDUNG BARAT,GEMAJABAR.COM – Komisi III dan IV DPRD Kabupaten Bandung Barat menemukan fakta mencengangkan terkait lahan untuk TPA sampah.
Hal itu setelah jajaran Komisi III Dan IV DPRD KBB melakukan monitoring langsung ke lokasi lahan yang diproyeksikan untuk mengantisipasi jika TPA Sarimukti di Cipatat ditutup karena overload, Rabu (8/7/2026).
“Pemda KBB membutuhkan lahan sendiri untuk pembuangan sampah, jika TPA Sarimukti tidak bisa dipakai lagi,” kata Ketua Komisi III DPRD KBB, Pither Tjuandys.
Ia mengatakan, rencana pembebasan lahan yang ditargetkan untuk TPA berukuran ideal 3–4 hektare. Namun sampai sekarang masih terhalang ketersediaan.
“Sekarang baru ada lahan sekitar 1,8 hektare. Namun itu juga hasil pengukuran ulang tim BPN menunjukkan luas efektif hanya 1,5 hektar, sehingga ada selisih sekitar 3.000 meter persegi dibandingkan surat pernyataan pemilik,” ucapnya.
Rencana pembangunan TPA khusus milik pemerintah daerah di kawasan Sarimukti, Cipatat, ini sudah direncanakan sejak lama.
Pasalnya setiap harinya Bandung Barat menghasilkan sekitar 700 ton sampah, sementara kapasitas pembuangan ke TPA Sarimukti yang ada kini hanya mampu menampung 150 ton.
Sehingga tersisa lebih dari 550 ton yang belum memiliki tempat penampungan jangka panjang.
Di tempat yang sama Ketua Komisi IV DPRD KBB, Nur Djulaeha menambahkan, pemilik lahan menolak menyerahkan tanah jika tidak sesuai dengan dokumen yang dimilikinya, sehingga proses pembebasan terhenti total.
“Kondisi ini berbahaya. Sampah tidak bisa ditampung semestinya, muncul tumpukan di mana-mana, dan keluhan warga terus mengalir,” kata Nur.
Adapun selama ini pihaknya sering menerima laporan mengenai dampak sosial dari masyarakat sekitar terkait kondisi TPA Sarimukti yang sudah overload. Sehingga banyak sampah-sampah di lingkungan masyarakat yang tidak terangkut.
“Konsen kami dari Komisi IV adalah ke masalah sosialnya. Ini butuh solusi cepat agar Bandung Barat tidak lagi bergantung sepenuhnya pada fasilitas bersama,” tegasnya.
Sementara itu Pranata Layanan Operasional Disperkim KBB, Edward Renaldo, menyebutkan saat ini telah memiliki dua opsi. Yakni berupaya menyelesaikan selisih luas lahan di Sarimukti atau mencari lokasi baru yang layak dan memenuhi syarat teknis.
“Kepastian lokasi baru akan melibatkan kajian Dinas Lingkungan Hidup serta tata ruang daerah, mengingat kebutuhan mendesak untuk mengakhiri ketergantungan pada TPA regional yang sebentar lagi beroperasi,” ucapnya. (*)






