PKS KBB Sebut Pembangunan Infrastruktur ke Pelosok Desa Belum Merata

Ketua DPD PKS KBB periode 2025-2030, Iman Budiman yang terpilih melalui Musda IV. Foto/Istimewa

BANDUNG BARAT,GEMAJABAR.COM – Dinamika politik dan kebijakan birokrasi pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat (KBB) dinilai sangat dinamis.

Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) KBB Iman Budiman mengatakan, konstelasi politik di KBB tidak hanya dipengaruhi oleh hasil Pemilu dan Pilkada. Namun juga oleh isu-isu dan kebijakan nasional yang berdampak ke daerah.

“Situasi politik di daerah dipengaruhi juga isu di nasional, sehingga kami tentunya harus ikut menyesuaikan,” ucapnya, Kamis (9/4/2026).

Menurutnya, PKS memiliki target-target yang realistis yang disusun berdasarkan capaian sebelumnya dan analisis kondisi eksternal.

Pada pemetaan basis massa, PKS KBB mengakui daerah pemilihan (dapil) yang menjadi kekuatan utama hingga saat ini masih tercatat kuat di Dapil 5, Dapil 1, dan Dapil 3.

Di wilayah-wilayah tersebut, perolehan kursi cukup signifikan, sementara dapil lainnya juga terus dijaga dan dikembangkan potensinya.

Sementara terkait posisi partai terhadap pemerintahan yang sedang berjalan, Iman menegaskan, PKS berperan sebagai mitra strategis yang kritis namun tetap konstruktif.

Sebagai partai besar yang tidak berada dalam koalisi pendukung pemerintah daerah, PKS memiliki catatan-catatan penting terkait kinerja satu tahun terakhir kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati.

Baca Juga:  Bupati Bandung Barat Hadiri Groundbreaking Mastran dan Penandatanganan PSO Angkutan Massal

“Tantangan terbesar yang masih menjadi pekerjaan berat, yakni soal tata kelola birokrasi,” ujarnya.

Dikatakannya, konsolidasi internal pemerintahan ini membutuhkan waktu dan proses yang tidak mudah, dan hal ini berdampak langsung pada kecepatan pelayanan publik serta responsivitas pemerintah terhadap masalah masyarakat.

Dampak dari konsolidasi yang belum sepenuhnya solid ini terlihat dari belum optimalnya penyelesaian masalah dasar.

Mulai dari infrastruktur jalan di desa-desa yang masih banyak rusak, hingga persoalan lingkungan hidup seperti pengelolaan sampah yang hingga kini belum menemukan solusi tuntas.

“Visi pemerataan pembangunan seharusnya menjadi prioritas utama. Namun, kita belum melihat terobosan nyata yang menjamin perbaikan infrastruktur secara merata,” sebutnya.

Terkait upaya memberikan solusi, PKS menekankan pentingnya keberpihakan anggaran. Meski tidak mudah karena pengelolaan keuangan daerah bersifat kolektif dan dibayangi kondisi fiskal yang menuntut efisiensi serta pemangkasan anggaran, PKS akan terus mendorong agar alokasi dana benar-benar menyentuh masalah-masalah prioritas rakyat.

“Kami akan terus berupaya mendorong kebijakan anggaran yang berpihak pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (*)

Baca Juga:  Pemda KBB Dorong Semua SPPG Miliki SLHS, Dinkes Beri Pelatihan Foodhandler

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *