Inspektorat KBB Diminta Bijak Menyikapi Permasalahan ASN, Harus Berpatokan Fakta

Inspektorat KBB harus secara bijak melihat permasalahan di birokrasi dan mesti berdasarkan bukti serta fakta dalam mendalami sebuah dinamika persoalan yang sedang berkembang. Foto/Istimewa

BANDUNG BARAT,GEMAJABAR.COM – Inspektorat Kabupaten Bandung Barat (KBB) diminta bijak menilai berbagai persoalan yang muncul di kalangan ASN.

Sebah tidak serta merta karena persoalan isu yang belum jelas kebenarannya, menjadi permasalahan hukum atau berujung kepada pemanggilan.

Praktisi Hukum, Eber NH Simbolon mengatakan, ketika suatu permasalahan di kalangan ASN belum memiliki bukti kuat, dan hanya sekedar isu yang beredar di publik maka tidak bisa menjadi produk hukum.

“Produk hukum itu harus berdasarkan data dan fakta, bukan desas-desus, kabar yang beredar, atau isu. Kalaupun ada isu hangat yang berkembang tinggal cukup dengan klarifikasi saja,” ucapnya, Rabu (13/5/2026).

Ia mencontohkan, di birokrasi seperti ASN maka data dan fakta menjadi mutlak dalam menilai sebuah persoalan. Seperti misalnya jika seorang ASN melanggar disiplin seperti tidak masuk kerja dalam sebulan, atau ASN yang tengah berproses hukum, itu bisa menjadi produk hukum.

Lebih lanjut dikatakannya, seperti saat ini sedang hangat isu yang menerpa Kepala BKPSDM KBB. Dirinya menilai itu bukanlah sebuah objek hukum dan tidak bisa dipermasalahkan secara hukum.

Baca Juga:  Disnakertrans KBB Gelar Job Fair, Siapkan 4.171 Lowongan Kerja Dalam dan Luar Negeri

“Inspektorat terlalu gegabah jika karena isu itu dan tidak ada bukti, lalu melakukan pemanggilan, berarti mereka tidak memahami UU tentang ASN,” sebut mantan anggota DPRD KBB ini.

Menurutnya persoalan tersebut, yang dibutuhkan adalah klarifikasi dari yang bersangkutan. Sebab ada kekhawatiran isunya dihebuskan oleh pihak-pihak tertentu karena berkaitan dengan rotasi mutasi juga rencana rotasi mutasi dan open bidding.

“Saya rasa klarifikasi sudah cukup agar persoalan ini tidak menjadi bola liar di masyarakat,” ucapnya.

Inspektorat maupun dewan, lanjut Eber, seyogya tidak harus mengarahkan persoalan isu yang belum jelas kebenarannya ke permasalahan hukum.

Mengingat jika isunya tidak terbukti tidak menutup kemungkinan bisa melaporkan balik atas delik pencemaran nama baik. Meskipun sekarang belum diketahui siap yang memunculkan isu tersebut.

“Langkah upaya hukum melaporkan dalam hal pencemaran nama baik bisa saja, tapi yang perlu adalah klarifikasi terlebih dahulu. Kan, sejauh ini orang yang merasa dirugikan tidak melapor tapi malah menggunakan pihak-pihak tertentu,” pungkasnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *