Tangkal Berita Hoaks Saat Kampanye, Diskominfo Jabar-Bawaslu Teken Komitmen Bersama

:: Pilkada Serentak

Kepala Diskominfotik Jabar bersama Ketua Bawaslu Jabar melakukan penandatanganan Komitmen Bersama pengawasan penyelenggaraan kampanye Pilkada serentak melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi, Selasa (8/10/2024). Foto/Humas Jabar

BANDUNG,Gemajabar.Com – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jabar, Ika Mardiah bersama Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jabar, Zacy Muhammad Zamzam melakukan penandatanganan Komitmen Bersama Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024, Selasa (8/10/2024).

Pilkada Serentak sendiri akan digelar 27 November 2024, yaitu pemilihan gubernur/wakil gubernur akan dilakukan berbarengan dengan pemilihan bupati/wakil bupati serta wali kota/wakil wali kota di 27 kabupaten dan kota

Pengawasan Pilkada Serentak ini salah satunya melalui pemanfaatan teknologi informasi. Terutama hal yang ditangkal adalah penyebaran misinformasi, disinformasi, dan hoaks seputar pemilu yang mengarah kepada kampanye hitam (black campaign).

Menurut Ika, kampanye hitam melalui penyebaran berita bohong atau hoaks merupakan tantangan besar terutama dalam masa kampanye seperti sekarang.

“Kita semua berharap tahapan kampanye ini dapat berjalan tertib damai dan demokratis,” ujar Ika Mardiah.

Diskominfo sendiri telah membentuk Jabar Saber Hoaks (JSH) sejak 2018 yang bertugas untuk menangkal berbagai informasi tidak akurat dan menyesatkan masyarakat.

“Kami juga menguatkan kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam menguatkan literasi digital masyarakat, dan alhamdulillah (JSH) sudah direplikasi di 27 kabupaten dan kota, bahkan ditiru juga di provinsi lain,” kata Ika.

Baca Juga:  Imbas Perang, Kadisnakertrans dapat Kabar Dua Warga Asal KBB akan Dipulangkan dari Iran

Ika mencatat bahwa terhitung 1 Januari hingga 4 Oktober 2024, JSH telah menerima 254 aduan dengan rincian 173 isu pemilu (nasional), 18 isu pilkada, dan 63 isu politik secara umum.

“Kami verifikasi kemudian kami publikasi, dan terhubung dengan Kementerian Kominfo yang mengambil hasil-hasil dari JSH,” jelasnya.

Ika mengingatkan, Jabar telah mendeklarasikan gerakan pemilu dan pilkada damai dengan jargon “Jabar Anteng” atau Aman Netral Tenang.

Menurutnya, pilkada damai tanpa kampanye hitam menjadi tanggung jawab bersama, terlebih Jabar merupakan provinsi dengan daftar pemilih tetap terbanyak di Indonesia yaitu sekitar 35 juta pemilih.

Nantinya, Komitmen Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan berbagai pelatihan pengecekan fakta di kabupaten dan kota baik secara daring maupun luring.

“Semoga kerja bersama ini membawa kebaikan di Jabar yang kita cintai dan tentunya pilkada  berlangsung lancar dan damai,” pungkasnya.

Ketua Bawaslu Jabar Zacy Muhammad Zam Zam menjelaskan kampanye yang sedang berlangsung saat ini sudah diatur dalam peraturan KPU Nomor 13 tahun 2024. Para peserta pemilu harus menaati aturan tersebut.

Baca Juga:  Baznas Gelar Talkshow di Gerai Z-Ifthar Cisarua, Merawat Semangat Ramadan dengan Pemberdayaan Ekonomi Mustahik

Salah satu yang harus diantisipasi adalah kampanye melalui media sosial. “Kampanye pada ruang media sosial menjadi bagian kontemporer. Terdapat bagian terdapat potensi-potensi kerawanan di antaranya penyebaran informasi dan pengawasan konten internet,” katanya.

Menurut Zacy, Pilkada saat ini sudah masuk pada tahapan kampanye, karenanya Bawaslu  memandang bahwa perlunya melibatkan seluruh sektor yang berkepentingan untuk memastikan kampanye tidak keluar dari  peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Tentu masyarakat butuh edukasi, butuh sosialisasi, butuh pendidikan dalam rangka mencari info-info di media sosial sehingga  masyarakat tidak termakan informasi hoaks yang dilemparkan oleh tim-tim yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *