BANDUNG BARAT,GEMAJABAR.COM – Vendor menara telekomunikasi (tower)
Protelindo tiga kali mangkir untuk mediasi terkait polemik penolakan warga.
Hal ini membuat geram pihak-pihak terkait, sehingga berdasarkan kesepakatan bersama operasional tower milik PT Protelindo di Kampung Cijeungjing, Desa Kertamulya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) itu minta distop sementara.
Ketua Komisi III DPRD KBB Pither Tjuandys menjelaskan, langkah ini diambil sebagai respons atas keluhan keras yang disampaikan oleh warga RW 26 Kota Bali Residence. Warga merasa khawatir lantaran posisi tower terlalu dekat dengan pemukiman.
“Secara faktual, radius tower lebih dekat ke wilayah RW 26 sehingga menimbulkan keberatan yang sangat kuat dari warga, meskipun lokasinya di RW 24,” kata ucapnya, Kamis (16/4/2026).
Pihaknya menyesalkan sikap vendor yang dinilai tidak kooperatif. Pihaknya mengaku sudah tiga kali memanggil perwakilan PT Protelindo untuk melakukan klarifikasi, namun hingga panggilan ketiga, tidak ada satu pun perwakilan perusahaan yang hadir.
“Ini sangat kami sesalkan. Kami ingin menyelesaikan persoalan ini secara musyawarah dan mediasi terbuka, tapi pihak perusahaan justru menghindar. Sikap seperti ini tidak profesional,” ucapnya.
Pada rapat yang dihadiri oleh unsur Pemdes Kertamulya, Kecamatan, Satpol PP, manajemen perumahan, hingga perwakilan warga di kantor Desa Kertamulya, Rabu (15/4/2026), disepakati bulat bahwa operasional tower harus dihentikan sementara.
“Keputusan ini akan dituangkan dalam berita acara dan surat rekomendasi resmi kepada Bupati KBB untuk ditindaklanjuti,” kata dia.
Selain soal jarak, pihaknya juga bakal menelusuri kelengkapan dokumen legalitas, khususnya keberadaan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Hingga saat ini, keberadaan dokumen tersebut masih dipertanyakan, padahal tower sudah terlanjur beroperasi.
“Seharusnya sebelum beroperasi, semua perizinan termasuk SLF harus sudah lengkap dan terbit. Faktanya di lapangan, bangunan sudah menyala tapi kita belum bisa memastikan legalitasnya,” jelasnya.
Polemik kian memanas usai dugaan adanya informasi yang menyesatkan kepada masyarakat. Warga mengaku sempat diberitahu bahwa proyek ini merupakan program pemerintah pusat. Hal tersebut tidak bisa dibenarkan, terlebih jika proyek tersebut murni milik swasta.
“Kalau itu memang program nasional pun harus tetap ikuti aturan. Apalagi ini ternyata swasta, tidak boleh ada pembohongan publik seperti itu,” tegasnya.
Terpisah Kepala Desa Kertamulya Farhan mengaku, merasa tertipu oleh informasi yang disampaikan vendor. Awalnya, pembangunan tower disebut bertujuan mengatasi blank spot jaringan di wilayah tersebut dan diklaim sebagai program nasional.
“Setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata proyek ini murni swasta, bukan program nasional seperti yang disampaikan sebelumnya. Kami merasa dibohongi,” ungkap Farhan.
Ia menegaskan, pemerintah desa kini fokus memfasilitasi mediasi antara warga dan pihak terkait. Dengan melibatkan DPRD, diharapkan aspirasi masyarakat dapat tersalurkan dan persoalan segera menemukan titik terang.
“Harapan kami, masalah ini bisa diselesaikan dengan baik dan tidak merugikan masyarakat,” tandasnya. (*)






