BANDUNG BARAT,GEMAJABAR.COM – Satpol PP Bandung Barat bersikap tegas terhadap menara telekomunikasi di Padalarang yang diprotes warga.
Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP KBB, Angga Setiaputra mengatakan, siap melakukan penindakan meskipun ada keterbatasan kewenangan dalam regulasi perizinan. Dasar hukum penindakan mengacu pada Peraturan Daerah (Perda).
Saat ini, Peraturan Pemerintah (PP) terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) belum sepenuhnya diturunkan menjadi Perda, sehingga membuat kewenangan Satpol PP menjadi terbatas.
“Memang pada saat ini untuk PBG belum diturunkan menjadi Perda, sehingga kewenangan kami masih terbatas. Tapi di Perda 3 Tahun 2024 tentang Trantibum, khususnya kaitan dengan perizinan-perizinan yang dasar hukumnya tidak masuk ke PP, itu kita bisa melakukan tindakan penghentian sementara,” ucapnya, Senin (13/4/2026).
Ia menjelaskan, langkah tegas ini dapat diambil apabila pembangunan atau operasional bangunan dinilai telah memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan sekitar maupun ketertiban umum.
Kendati begitu, hingga saat ini Satpol PP masih menunggu arahan dan data lengkap dari dinas teknis terkait untuk memastikan langkah selanjutnya.
“Kita masih menunggu dari dinas teknis. Apakah dinas teknis ini akan melakukan hal itu atau memang mereka akan berkonsolidasi dengan vendor atau seperti apa,” sambungnya.
Lebih lanjut Angga menegaskan, fokus penindakan bukan pada fisik bangunan, melainkan pada aktivitas operasional tower tersebut.
“Kalau berdasarkan regulasi, sebelum sebuah bangunan mendapatkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), seluruh kegiatan operasional di dalamnya wajib dihentikan total,” ujarnya.
Menurutnya, hal ini dilakukan agar tim ahli dapat melakukan pengukuran dan pengujian secara akurat.
“Kalau setahu kami sih, selain PBG ada SLF. Kalaupun sudah beroperasi, semua aktivitas yang ada di bangunan itu, mau tower atau apa pun, ketika dalam mengurusi SLF, mereka harus diberhentikan dulu sampai betul-betul teruji dan terukur bahwa bangunan ini layak berdiri,” kata dia.
Oleh karena itu, jika dinyatakan belum memiliki SLF atau dalam proses pengurusan, Satpol PP bersama pihak terkait siap melakukan pemutusan operasional. “Caranya gimana? Kita matikan aja dulu ini (operasionalnya),” pungkasnya.
Seperti diketahui warga Perumahan Kota Bali Residence di RT 04/26 protes atas pembangunan menara telekomunikasi (tower) milik PT Protelindo yang berlokasi di Kampung Cijeungjing RT 01/24, Desa Kertamulya, Kecamatan Padalarang, KBB.
Warga mengaku tidak memberi izin pendirian menara telekomunikasi (tower) tersebut. Apalagi dengan tinggi 60 meter menara tower tersebut sangat membahayakan bagi rumah warga, khususnya di RW 26 Perum Kota Bali Residence.
Adapun izin justru diperoleh dari wilayah RT 01/24, sementara yang terdampak langsung dan menolak keras yakni warga perum Kota Bali Residence RT 04/26 yang sama sekali tidak memberikan tanda tangan persetujuan. (*)






