Eka Santosa Soroti Penggeledahan Rumah Wakil Ketua DPRD Jabar Oleh KPK, “Langgar Prosedur dan Cederai Prinsip Keadilan”

Kepala Badan Kebudayaan Nasional PDIP Jawa Barat, Eka Santosa (kanan) menyayangkan aksi penggeledahan rumah Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono yang dinilainya telah mencederai prinsip keadilan. Foto/Istimewa

BANDUNG,GEMAJABAR.COM – Tokoh masyarakat Jawa Barat menyoroti aksi penggeledahan rumah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pasalnya, penggeledahan yang dilakukan di rumah Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono dinilai melanggar aturan dan mencederai prinsip keadilan.

Seperti diketahui KPK melakukan penggeledahan rumah Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono di Bandung dan Indramayu secara maraton beberapa hari lalu.

Hal tersebut terkait dengan kasus dugaan suap ijon proyek yang tengah ditangani oleh KPK dan melibatkan Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang.

Namun langkah tersebut menimbulkan keprihatinan dari sejumlah kalangan. Meskipun tetap menghargai proses hukum yang sedang ditangani oleh lembaga antirasuah tersebut.

“Saya menghormati penegakan hukum, namun penegakan hukum tidak boleh dijalankan dengan cara-cara yang melanggar prosedur dan mencederai prinsip keadilan,” kata tokoh masyarakat Jawa Barat, Eka Santosa, Kamis (2/4/2026) malam.

Kepala BKN (Badan Kebudayaan Nasional) PDIP Jawa Barat itu menyatakan sikap tegas dan keprihatinan mendalam atas dugaan tindakan yang terkesan sewenang-wenang dalam proses hukum yang dilakukan oleh KPK
terhadap Ono Surono.

Baca Juga:  Santri Juga Anak Bangsa, Ansor Jabar Dukung Beasiswa LPDP Santri yang Digagas Ketum Golkar

Menurutnya permintaan untuk mematikan CCTV saat penggeledahan, serta tidak adanya surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri merupakan hal yang sangat serius dan tidak bisa ditoleransi.

“Ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi menyangkut integritas lembaga penegak hukum. Jika prosedur dasar saja diabaikan, maka wajar publik mempertanyakan, ada apa di balik semua ini?” tanya Eka.

Lebih jauh, lanjut dia, penyitaan barang-barang yang diduga tidak memiliki kaitan dengan perkara justru menguatkan kesan adanya tindakan yang dipaksakan.

Ia mengingatkan agar KPK tidak kehilangan kepercayaan publik akibat praktik-praktik yang menyimpang dari prinsip hukum.

Jangan sampai proses ini menimbulkan persepsi sebagai pesanan politik yang ditujukan untuk menekan Ono Surono.

“Harus diingat bahwa penegakan hukum tidak boleh berubah menjadi alat tekanan kepada seseorang,” tandasnya.

Adapun sebelumnya, pengacara Ono Surono, Sahali, SH, menyatakan menghormati proses hukum yang ada dan saat ini sedang berlangsung di KPK.

Terhadap proses penggeledahan rumah, pihaknya mencatat adanya kenjanggalan karena penyidik meminta agar CCTV di rumah kliennya dimatikan saat proses penggeledahan.

Baca Juga:  Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Temui Jaksa Agung, Ini yang Dibicarakan

Catatan kedua adalah penyidik tidak membawa surat izin penggeledahan dari ketua pengadilan negeri sesuai ketentuan dalam Pasal 114 ayat 1 KUHAP.

Penggeledahan di rumah Ono Surono oleh KPK harus menghormati pula asas praduga tak bersalah. Sementara penyidik KPK telah menyita laptop dan uang keluarga berupa uang tabungan arisan yang disita dari istri beliau.

“Kedua barang tersebut menurut kami tidak ada hubungannya dengan perkara. Terhadap penyitaan ini, kami sudah menyampaikan keberatan dan sudah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan,” kata Sahali dalam keterangan resminya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *