Heboh TPS di Lembang, Komisi III DPRD KBB Panggil Dinas, Kepala Desa, dan Pengelola

Ketua Komisi III DPRD KBB Pither Tjuandys memimpin rapat soal polemik TPS di Desa Wangunsari Lembang bersama BPD, Kepala Desa, Camat Lembang, Dinas PUTR, Dinas Lingkungan Hidup, dan Bappelitbangda. Foto/Istimewa

BANDUNG BARAT,GEMAJABAR.COM – Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di Desa Wangunsari Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) jadi polemik.

Mendapati keluhan dari warga, Komisi III DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) langsung turun menyoroti TPS yang awalnya bank sampah di Kampung Cijengkol RT 04/04, Desa Wangunsari tersebut.

“Kami memanggil sejumlah dinas terkait dan perangkat desa soal keberadaan lahan sampah di Desa Wangunsari, karena dikeluhkan oleh warga,” kata Ketua Komisi III DPRD KBB Pither Tjuandys, Kamis (5/2/2026).

Pither mengatakan, telah memanggil BPD, Kepala Desa, Camat Lembang, bersama dengan dinas terkait seperti PUTR, Dinas Lingkungan Hidup, dan Bappelitbangda, serta seluruh anggota mengenai lahan pembuangan sampah tersebut.

Kendati lahan seluas 12 tumbak yang dipergunakan merupakan milik pribadi, namun yang bersangkutan mengakui belum memiliki izin.

Persoalan ini sudah lama juga disampaikan oleh kepala desa dan sudah memberikan surat pemberhentian, peringatan, dan memberhentikan kegiatan tersebut.

“Pemiliknya tetap melakukan kegiatan, sehingga masyarakat merasa terganggu dan menyampaikan keluhan itu kepada Komisi III,” sambungnya.

Baca Juga:  Peredaran Rokok Ilegal Masih Marak, Satpol PP KBB Intensifkan Pengawasan

Kemudian, lanjut Pither, dari hasil rapat bersama, Bappelitbangda memastikan bahwa titik koordinatnya memang untuk perkebunan.

Sementara Dinas PUTR menyampaikan secara teknis baik luas maupun jarak lokasi pengelolaan sampah itu tidak sesuai syarat, yakni luas lahan minimal harus 500 meter persegi dan jarak dari permukiman warga juga 500 meter.

Sehingga secara teknisnya itu tidak masuk, karena harusnya 500 meter persegi dan juga berada di tepi jalan. Oleh karena itu dikatakan bahwa secara teknisnya tidak masuk di dalam pelaksanaan untuk mendapatkan izin.

“Nanti kami akan meninjau langsung lokasi pengelolaan sampah tersebut pada 9 Februari 2026. Kita lihat secara langsung, bukan milik Pak Cucu saja tapi masih ada dua lagi di sekitar situ. Jadi ketiga-tiganya akan kita tinjau sehingga tidak ada tebang pilih,” pungkasnya.

Sementara itu pengelola sampah Cucu (41) angkat suara terkait pengelolaan sampah di wilayahnya yang diduga belum berizin dan sempat dituding membuang limbah medis.

Menurutnya pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) saat ini hanya dibatasi satu ritase per hari. Kendala tambahan muncul setelah jembatan dekat TPS yang dikelolanya amblas dan jalan menuju lokasi tertutup material seperti batu dan pasir, sehingga truk tidak dapat masuk.

Baca Juga:  Longsor Timbun Satu Rumah di Lembang Saat Hujan Deras, Satu Penghuni Tewas

“Penyelesaian jembatan membutuhkan waktu beberapa bulan, jadi pengangkutan terhambat,” kata Cucu saat ditemui, Kamis 5 Februari 2026.

Tak cuma itu, Cucu mengaku telah berhenti mengelola secara resmi pada Mei 2025, namun masih membantu menangani sampah yang menumpuk di pinggir jalan lantaran mengganggu masyarakat.

“Desa sudah membantu pengangkutan, tapi jadwalnya tidak kontinu, kadang satu minggu, kadang dua minggu sekali. Keluhan masyarakat tetap datang padahal saya sudah tidak bertugas,” jelasnya.

Lahan seluas 12 tumbak atau 168,75 meter persegi yang menjadi tempat pembuangan sampah merupakan miliknya. Ia membeli lahan tersebut karena tidak menemukan yang bersedia menyewakannya.

Izin pengelolaan awalnya diberikan oleh Kepala Desa (Kades) pada Maret 2020 dengan nama Bank Sampah, sebagai tanggapan atas kasus sampah yang menjadi sorotan media pada 2018-2019.

Ia tidak memungkiri bahwa izin Bank Sampah yang dikelolanya belum diperbarui, meskipun ia pernah terlibat dalam satgas pengelolaan sampah desa

“Kami memulai saat masa Covid-19 dengan hibah mobil pick-up dari perumahan. Selama lima tahun berjalan lancar tanpa masalah,” imbuhnya. (*)

Baca Juga:  DPRD KBB Mengelus Dada, Ada Pimpinan Dinas Ngeluh Tak Ada Anggaran Untuk Pascabencana

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *