DPRD KBB Mengelus Dada, Ada Pimpinan Dinas Ngeluh Tak Ada Anggaran Untuk Pascabencana

Ketua Komisi I DPRD KBB Sandi Supyandi. Foto/GEMAJABAR.COM

BANDUNG BARAT,GEMAJABAR.COM – DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengaku miris mendengar pimpinan dinas mengeluh tak miliki anggaran.

Khususnya dalam penanganan pascabencana yang mestinya dilakukan di daerah-daerah yang terdampak bencana.

“Saya mendengar ada sekelas pimpinan dinas yang mengeluh tidak adanya anggaran untuk bertindak. Ini sangat mengkhawatirkan dan menyedihkan,” kata Ketua Komisi I DPRD KBB Sandi Supyandi, Minggu (1/2/2026).

Menurutnya, untuk sekelas pimpinan OPD seharusnya bisa memberikan inovasi dan motivasi kemanusiaan secara masif di daerah-daerah yang terdampak bencana.

Mengingat setiap tahun DPRD dan Pemda KBB selalu mempersiapkan Biaya Tidak Terduga (BTT), dan bisa dimanfaatkan oleh kejadian yang sifatnya mendesak dan diperlukan segera seperti saat terjadi bencana.

Pemerintah harus hadir secara optimal, bahu-membahu memberikan bantuan kepada seluruh warganya. Dengan begitu, masyarakat bisa merasakan betul kehadiran dari pemerintah daerah.

“Segera lakukan manajerial yang baik dan profesional mulai dari bantuan dan lainnya, agar masyarakat yang terdampak bencana bisa merasakan keadilan yang sama tanpa pandang bulu,” ucqpnya.

Baca Juga:  Peredaran Rokok Ilegal Masih Marak, Satpol PP KBB Intensifkan Pengawasan

:: Tim Pengawas Penanggulangan Bencana

Ia juga menyarankan agar Pemda KBB membentuk Tim Pengawas Penanggulangan Bencana yang melibatkan Pemda dan DPRD KBB.

Hal ini merujuk setelah terjadi bencana longsor pada Sabtu (24/1/2026) dini hari di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua.

Tidak hanya itu bencana juga terjadi di berbagai desa lain seperti Kertawangi, Sukajaya, Padalarang, hingga wilayah selatan seperti Cililin dan Cipongkor.

DPRD KBB meminta penangan bencana bisa dilakukan secara merata ke semua titik lokasi bencana dan perlu tim pengawas pemanggulangan bencana di lapangan untuk mengawasi. Foto/Humas Jabar

Seperti di Desa Kertawangi mencatat sebanyak 28 Kepala Keluarga (KK) atau 182 jiwa terdampak longsor. Bahkan di akhir tahun 2025, bencana serupa telah menyebabkan akses jalan terputus di Desa Nanggerang.

Sementara di Desa Mukapayung, banjir bandang menerjang menerjang lokasi wisata, kebun hingga lahan pesawahan milik warga.

Akibat banjir tersebut, setidaknya sebanyak empat RW di Desa Mukapayung terdampak aliran air dari sungai Cibitung. Namun dampaknya hingga kini belum ditangani dan diselesaikan oleh Pemda KBB.

“Banyak sumbangan dari donatur yang tidak tersalurkan secara masif dan efektif, padahal banyak warga korban yang membutuhkan bantuan. Makanya perlu tim pengawas penanggulangan bencana,” kata politisi PKB KBB ini.

Baca Juga:  DPRD KBB Pantau Proyek Perbaikan Tiga Ruas Jalan yang Dikeluhkan Warga di Lembang, Ini Catatannya

“Apalagi kondisi sekarang, bencana tidak hanya ada di Pasirlangu, tapi juga di Desa Cipada, Kertawangi, dan Sukajaya yang juga membutuhkan penanganan serius,” sebutnya.

Menurutnya, penanganan bencana bukan hanya tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial (Dinsos) saja.

Namun, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus bergerak cepat dan mengambil peran aktif, mengingat banyak pihak terdampak mulai dari petani, buruh, hingga anak-anak yang membutuhkan trauma healing.

“Kita apresiasi langkah Bupati dan Wakil Bupati, namun perlu dukungan dari seluruh OPD untuk penanganan pascabencana. Kajian dan penanganan tidak boleh terabaikan,” tegasnya.

Salah satunya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) KBB, yang seharusnya turun langsung di awal terjadi bencana.

“Ya jangan sampai korban terdampak seperti kaum perempuan dan anak dibiarkan,” tutup Sandi. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *