Dua Tahun Terakhir, Terjadi PHK Terhadap 1.145 Pekerja di Bandung Barat. Ini Penyebabnya

Buruh di Kota Cimahi akan menikmati kenaikan UMK tahun depan sebesar 6,5% dari UMK tahun lalu, yang mengacu kepada Permenaker Nomor 16 Tahun 2024. Foto/Gemajabar.Com

BANDUNG BARAT,GEMAJABAR.COM – Selama dua tahun terakhir di Kabupaten Bandung Barat (KBB) tercatat ada 1.145 pekerja di PHK.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) itu terjadi di berbagai sektor pekerjaan karena diakibatkan lesunya kondisi ekonomi makro secara nasional.

“Sejak dari tahun 2024 dan 2025 total ada 1.145 pekerja di Bandung Barat yang terkena PHK,” kata Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, Disnakertrans KBB, Heni Asfahani, Senin (19/1/2026).

Gelombang PHK itu tentunya kembali menambah jumlah pengangguran baru di KBB. Angka tersebut terdiri dari 799 pekerja pada 2024 dan 346 pekerja di tahun 2025.

Heni menyebutkan, jumlah tersebut merupakan laporan resmi yang masuk ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KBB. Namun tidak menutup kemungkinan jumlah riil pekerja yang kehilangan pekerjaan jauh lebih besar.

“Dugaan kami jumlah lebih tinggi, tapi mungkin banyak perusahaan yang tidak melaporkannya,” sambung Heni.

Ia merinci disepanjang 2024 terdapat 29 perusahaan yang melakukan PHK. Jumlah terbesar berasal dari penutupan pabrik pensil dan pabrik suplemen yang menyebabkan ratusan pekerja dirumahkan sekaligus.

Baca Juga:  Sampah Ilegal Marak, Satgas Citarum Harum Pasang CCTV dan Beri Sanksi Sosial Pelakunya

Selain itu sektor tekstil juga ikut tertekan. Penurunan produksi dan melemahnya daya beli masyarakat memaksa sejumlah perusahaan tekstil mengurangi jumlah tenaga kerja.

Sementara di tahun 2025 tercatat 45 perusahaan melakukan PHK terhadap 346 pekerja. Berbeda dengan tahun sebelumnya, PHK pada 2025 terjadi hampir merata di berbagai sektor usaha.

“Tidak ada sektor yang dominan. Hampir semua, mulai dari tekstil, metal, hingga industri makanan, melakukan efisiensi,” kata dia.

Adapun Disnakertrans KBB menghadapi kendala akibat minimnya pelaporan PHK oleh perusahaan. Sebab menyulitkan pemerintah dalam memetakan kondisi ketenagakerjaan sekaligus memastikan perlindungan hak pekerja.

Heni menilai salah satu alasan perusahaan enggan melaporkan PHK adalah kekhawatiran terhadap citra dan reputasi usaha. Perusahaan khawatir pencatatan PHK berdampak negatif di mata publik dan investor.

Selain faktor reputasi, rendahnya kesadaran administrasi juga jadi salah satu faktor. Pelaporan PHK umumnya baru dilakukan ketika ada kebutuhan tertentu, seperti pengurusan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja yang terkena PHK.

Ia menyampaikan, untuk proses perselisihan hubungan industrial yang masih berjalan, baik di tahap mediasi maupun di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), juga kerap menghambat pencatatan resmi PHK.

Baca Juga:  Kerap Meresahkan, Polres Cimahi Deklarasi Perangi Premanisme dan Geng Motor

Bahkan sebagian perusahaan diduga sengaja menghindari kewajiban hukum akibat PHK, terutama terkait pembayaran upah dan pesangon sesuai aturan ketenagakerjaan.

“Upaya tersebut dilakukan untuk menekan beban keuangan perusahaan, namun bisa merugikan hak-hak pekerja,” imbuhnya. (*)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *