BANDUNG BARAT,GEMAJABAR.COM – Perjuangan dan kesabaran ribuan guru honorer di Kabupaten Bandung Barat (KBB) berbuah manis.
Terhitung sejak 1 Oktober 2025, sebanyak 3.110 guru honorer di KBB telah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu.
“Kami pastinya bersyukur bisa berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) meski sebagai P3K paruh waktu,” kata Ketua Forum Guru Tenaga Kependidikan (FGTK) KBB, Riki Triyadi usai Anniversary ke-1 FGTK di Gedung Sudirman, Pusdiklatpassus Batujajar, Sabtu (17/1/2026).
Ia bersyukur, bertahun-tahun pengabdian yang telah dilakukan sebagai tenaga kependidikan di sekolah bersama ribuan teman-temannya seprofesi tidak sia-sia.
Jika dulu gajinya mengandalkan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) kini sudah dialokasikan dari APBD Pemda KBB. Bukan hanya itu nominal gaji yang diterimanya pun meningkat signifikan.
“Jelas ada perbedaan. Kalau dulu gaji teman-teman honorer ini ada yang Rp 150 ribu/bulan atau Rp300 ribu/bulan karena tergantung pada jumlah siswa dan dana BOS, sekarang bisa Rp2 juta/bulan,” ucapnya.
Oleh karena itu, Riki memuji perjuangan dan kesabaran guru honorer di KBB yang sangat luar biasa. Termasuk terima kasih kepada Pemda KBB, Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Baperjakat, BKPSDM, dan Disdik yang telah mendukung pendataan hingga pengangkatan.
Ia menyebutkan beberapa guru honorer ada yang telah mengabdi selama puluhan tahun. Bahkan ada yang baru mendapatkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan dan belum menerima gaji, tapi meninggal dunia dan pensiun.
“Kita memberikan penghargaan kepada mereka dan telah melakukan takziah serta santunan untuk tiga orang yang mendapatkan SK tapi meninggal dunia sebelum menikmati hasil perjuangan,” ujarnya.
Lebih lanjut Riki menyebutkan, kendati sudah diangkat jadi P3K paruh waktu tapi perjuangan belum selesai.
Bersama aliansi pergerakan guru dan tenaga kependidikan di berbagai daerah, FGTK KBB sedang memperjuangkan revisi UU ASN Nomor 20 Tahun 2023 untuk menghapus istilah “paruh waktu”.
“Ke depan kami ingin menjadi P3K penuh waktu, bahkan lebih jauhnya ke status PNS,” tegasnya.
Ketua DPRD KBB Muhammad Mahdi yang hadir dalam kegiatan ini mengaku bersyukur karena Pemda dan DPRD KBB telah berhasil menggulirkan kewajiban mengangkat P3K sebanyak 3.110.
Pemerintah juga akan terus berupaya mengupgrade dan menambah pengetahuan para tenaga kependidikan melalui kerja sama dengan Dinas Pendidikan.
Disinggung mengenai ada sekitar 1.500 tenaga honorer yang belum masuk menjadi P3K paruh waktu, politisi PKS ini menegaskan akan memperjuangkan hal tersebut.
“Nanti Komisi I dan IV akan bekerja keras menyelesaikan PR yang tersisa termasuk honorer yang tidak masuk ke P3K paruh waktu. Insya Allah akan tetap diperjuangkan,” tandasnya. (*)






