Potensi Pajak dari Mitra Usaha PT Palawi Risorsis Rp5,8 Miliar, Bapenda KBB : “Baru Dibayar Rp700 Juta”

Plt Kepala Bapenda KBB Rini Sartika, saat ditemui di sela monitoring PAD dari objek wisata bersama Komisi II DPRD KBB di Floating Market Lembang, Selasa (6/1/2025). Foto/GEMAJABAR.COM

BANDUNG BARAT,GEMAJABAR.COM – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung Barat (KBB) terus menggali potensi PAD.

Salah satunya dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu atau PBJT (PBJT) dari
pajak restoran, hotel, hiburan, dan parkir yang berada di wilayah kerja PT Palawi Risorsis.

“Potensi total pajak dari mitra-mitra usaha PT Palawi mulai Juli 2025 hingga saat ini mencapai sekitar Rp5,8 miliar,” kata Plt Kepala Bapenda KBB Rini Sartika, saat ditemui di sela monitoring PAD dari objek wisata bersama Komisi II DPRD KBB di Floating Market Lembang, Selasa (6/1/2025).

Rini menyebutkan angka tersebut tentunya akan berdampak kepada pendapatan asli daerah (PAD). Mengingat Kemenkeu dan Kemendagri telah menegaskan bahwa PBJT di wilayah kerja PT Palawi Risorsis merupakan hak daerah untuk dipungut.

“Dari total jumlah itu yang sebagian sudah dibayarkan sekitar kurang lebih Rp700 juta,” sambungnya.

Menurutnya, klarifikasi ini penting untuk menjaga kelancaran usaha para pengusaha dan menghindari munculnya piutang pajak yang lebih besar maupun teguran dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Adapun Pemda KBB sebelumnya telah mengirimkan surat dan konsultasi ke Kemenkeu dan Kemendagri. Dimana sikap dari Kemenkeu sudah jelas, Kemendagri pun juga menyarankan hal yang sama.

“Jadi sekarang kami tinggal tunggu respons (membayar) dari pihak PT Palawi,” imbuhnya.

Baca Juga:  Wagub Erwan Setiawan Siap Sejahterakan Warga Lewat Program "Jabar Istimewa"

Ia menjelaskan, perbedaan persepsi mengenai kewajiban perpajakan muncul setelah adanya surat edaran Kementerian Kehutanan yang menyatakan bahwa potensi penerimaan tersebut termasuk dalam Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sehingga tidak perlu dibayarkan kembali ke pemerintah daerah.

Namun, setelah dikaji dan dikonsultasikan, aturan yang berlaku justru menyatakan bahwa aktivitas usaha di wilayah tersebut tetap menjadi objek pajak daerah.

“Beberapa pengusaha sudah melaporkan dan mengambil pungutan pajak dari konsumen, tapi karena surat edaran itu muncul kekhawatiran akan double tax. Padahal hasil konsultasi menunjukkan hal lain, jadi perlu kita tegaskan kepada PT Palawi,” tandasnya.

Sebelumnya Sekretaris PT Palawi Risorsis, Yuswan Hendrawan angkat suara terkait persoalan pihaknya yang belum membayar PBJT ke Pemda KBB.

Pihaknya saat ini masih menunggu arahan karena permasalahan ini masih sedang dibahas bersama antara Kementerian Kehutanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Dalam Negeri.

Sebagai anak perusahaan BUMN Perhutani, jelas Yuswan, perusahaan harus bersikap hati-hati dalam pengelolaan keuangan.

“Kami dari PT Palawi Risorsis tidak tinggal diam dan telah melakukan proses diskusi dengan berbagai pihak terkait, termasuk regulator dari Kementerian Keuangan, Kementerian Kehutanan, hingga Kejaksaan. Ini sedang berproses dan kami memohon petunjuk agar tidak terjadi kesalahan di kemudian hari,” tuturnya.

Baca Juga:  Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Sewa Mobil Dinas, Anggaran BBM Rp240 Juta/Tahun

Pada prinsipnya, terang Yuswan, pihaknya bakal mematuhi segala aturan yang berlaku. Pasalnya, sebelum adanya SE PNBP ini, pihaknya tidak pernah mengalami keterlambatan pembayaran pajak maupun masalah terkait lainnya.

:: Target PAD

Lebih lanjut dikatakan Rini, PAD pada tahun 2025 mencapai 96,39 persen dari target yang ditetapkan, dengan nominal realisasi sebesar Rp743.271.497.114, dari target anggaran Rp771.086.897.175.

Meskipun sebagian item pajak belum tercapai, total pajak daerah secara keseluruhan mencatatkan capaian sempurna 100 persen.

“Hanya beberapa item seperti opsional Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 86,83 persen dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang dikelola provinsi yang hanya mencapai 83,76 persen,” sebut Rini.

Capaian tersebut tergolong tinggi mengingat target PAD selalu dinaikkan setiap tahun. Namun tantangan muncul lantaran target opsen tahun 2025 hanya sebesar Rp162.242.989.341 dari target Rp190.086.897.175 yang tidak tercapai.

Sementara untuk tahun 2026 provinsi bahkan menambah target sebesar Rp21 miliar lagi. “Targetnya lebih besar lagi terutama dari opsen, ditambah Rp21 miliar. Padahal tahun 2025 pun tidak tercapai. Data ini diberikan provinsi, bukan kita yang menentukan,” jelasnya.

Rini menyebut, beberapa item pajak lain yang tidak tercapai target antara lain pajak hotel yang hanya tercapai 32.408.999.742 atau 86,42 persen dari target Rp37.500.000.000.

Baca Juga:  Sekretariat LAKI KBB Diteror Bangkai Anjing oleh OTK, Ini Kronologisnya

Kemudian, pajak air tanah yang hanya tercapai Rp36.168.076.461 atau 86,11 persen dari target Rp42.000.000.000.

Ada juga pajak hiburan yang hanya mencapai Rp18.851.478.518 atau 78,88 persen dari target Rp23.900.000.000.

Namun, kekurangan tersebut tertutupi karena beberapa item pajak lainnya yang terlampaui target, sehingga total pajak daerah bisa mencapai 100 persen.

Rini menyebutkan, total target pendapatan pajak tahun ini, termasuk opsen mencapai sekitar Rp1 triliun lebih. Namun perlu dicatat bahwa retribusi dikelola oleh instansi lain bukan Bapenda.

“Secara umum tercapai untuk yang dikelola Bapenda, untuk yang opsen itu ditentukan provinsi dan dikelola Samsat sehingga tidak tercapai. Kami akan berusaha maksimal agar capaian tahun ini lebih baik,” pungkasnya. (*)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *