BANDUNG BARAT,GEMAJABAR.COM – Pembangunan di Kabupaten Bandung Barat (KBB) dinilai masih belum menyentuh dan terselesaikan ke seluruh wilayah.
Anggota DPRD KBB dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Wendi Sukmawijaya menilai, arah pembangunan daerah masih menyisakan ketimpangan, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang langsung dirasakan masyarakat.
“Refleksi pembangunan perlu dilakukan agar kebijakan ke depan tidak hanya terlihat progresif di atas kertas, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan riil warga Bandung Barat,” ucap Wendi, Jumat (2/1/2026).
Pada sektor pendidikan, Wendi mengakui adanya kemajuan melalui pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi gedung sekolah, serta penyediaan fasilitas penunjang pembelajaran.
Namun, ia menilai upaya tersebut belum sepenuhnya merata. Kesenjangan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan masih menjadi persoalan yang terus berulang dari tahun ke tahun.
“Pembangunan pendidikan tidak boleh berhenti pada wilayah tertentu saja. Jika tidak dilakukan secara merata dan berkelanjutan, ketimpangan kualitas pendidikan akan terus terjadi,” ujarnya.
Di sektor kesehatan, peningkatan Universal Health Coverage (UHC) disebut sebagai capaian yang patut diapresiasi karena telah membuka akses layanan kesehatan bagi masyarakat luas, khususnya kelompok rentan.
Meski demikian, Wendi menekankan bahwa tingginya kepesertaan UHC harus dibarengi dengan kualitas layanan yang memadai.
Ia menyoroti masih adanya persoalan validasi data kepesertaan, keterbatasan tenaga kesehatan, serta belum meratanya fasilitas kesehatan di sejumlah wilayah KBB.
Kondisi tersebut dikhawatirkan membuat manfaat UHC tidak dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
:: Universal Coverage Jamsostek
Sorotan lebih tajam juga diarahkan pada perlindungan sosial pekerja nonformal melalui program Universal Coverage Jamsostek (UCJ) BPJS Ketenagakerjaan.
Dikatakannya, alokasi anggaran UCJ dalam APBD 2025 yang hanya sekitar Rp5 miliar dinilai sangat minim karena hanya mampu meng-cover sekitar 95 ribu pekerja rentan selama tiga bulan.
“Ini menunjukkan komitmen anggaran yang masih setengah hati. Perlindungan pekerja rentan seharusnya bersifat berkelanjutan, bukan sementara,” tegasnya.
Menurutnya, idealnya anggaran UCJ perlu ditingkatkan hingga sekitar Rp20 miliar agar mampu melindungi sedikitnya 100 ribu pekerja rentan selama satu tahun anggaran penuh.
Tanpa keberpihakan anggaran yang jelas, perlindungan sosial bagi pekerja nonformal akan terus menjadi program tambal sulam.
Sementara itu, sektor infrastruktur disebut sebagai keluhan paling nyata yang dirasakan masyarakat.
Wendi mengungkapkan, aspirasi terkait jalan rusak, drainase yang tidak optimal, serta keterbatasan infrastruktur dasar hampir selalu muncul dalam berbagai forum reses dan pertemuan warga.
“Persoalan infrastruktur ini bukan hanya soal kenyamanan, tapi berdampak langsung pada ekonomi, mobilitas warga, hingga distribusi hasil pertanian dan usaha kecil,” katanya.
Menjelang penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2027, Wendi mendorong agar infrastruktur ditempatkan sebagai prioritas utama, tanpa mengabaikan keberlanjutan sektor pendidikan dan kesehatan.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif, perencanaan yang matang, serta pengelolaan anggaran yang tepat sasaran.
“Jika pembangunan ingin benar-benar dirasakan masyarakat, maka kebijakan harus berani berpihak. Tanpa itu, keluhan soal jalan rusak, layanan kesehatan, dan perlindungan pekerja akan terus berulang,” pungkasnya. (*)






