BANDUNG BARAT,GEMAJABAR.COM – Forum Komunikasi Ulama Umaro (FKKU) harus menjadi ruang dialog antara ulama dan pemerintah daerah.
Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) Asep Dedi dalam FKKU Tingkat KBB Tahun 2025 yang digelar di Masjid Besar Al Kahfi, Kecamatan Gunung Halu, Jumat (14/11/2025).
“Saya apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati. Visi misi amanah, khususnya poin Agamis, sudah sedikit terimplementasi dalam ruang FKKU ini,” ujar Asep Dedi dalam sambutannya.
Namun dirinya menegaskan bahwa kehadiran pemerintah di tengah-tengah kehidupan pesantren masih terasa minim.
Sehingga perlunya konsistensi antara visi ‘Agamis’ dengan aksi nyata di lapangan, khususnya dalam ruang-ruang kepesantrenan.
:: SDM dan Kesejahteraan Guru Ngaji
Dalam konteks Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah (RJPMD) tentang peningkatan kualitas SDM, Asep Dedi meminta perhatian serius untuk lingkup pondok pesantren.
Ia mengkritik program-program peningkatan kapasitas yang banyak dijalankan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilainya seremonial dan tidak efektif.
“Daripada anggaran habis untuk program-program peningkatan kapasitas yang kualitasnya tidak meningkat-meningkat, lebih baik dialihkan untuk memperhatikan kesejahteraan para guru ngaji. Keberpihakan kepada mereka adalah kunci nyata meningkatkan kualitas SDM,” tegasnya.
Asep Dedi kemudian merasionalisasi asumsinya melalui data saat ini tentang honor guru ngaji. Ia menyebut insentif bagi guru ngaji di KBB saat ini hanya Rp 300.000 per bulan, sebuah angka yang dinilainya sangat jauh dari kata sejahtera.
Misalkan guru ngaji di KBB ada 10.000 orang. Jika setiap orang diberi insentif Rp1.200.000 per tahun. Rinciannya Rp1.000.000 untuk insentif yang akan diterima langsung dan Rp200.000 untuk BPJS Ketenagakerjaan, maka dalam satu tahun anggaran APBD hanya terkuras Rp 12 miliar.
“Bandingkan dengan anggaran milyaran untuk program peningkatan kapasitas OPD yang hasilnya tidak jelas,” ucapnya.
Dengan kapasitasnya sebagai Wakil Rakyat, ia menyatakan mewakili suara ulama dan umara untuk mendesak Bupati memberikan perhatian khusus pada peningkatan kesejahteraan guru ngaji.
Pria yang akrab disapa Asded ini berharap kepemimpinan Bupati Jeje saat ini mampu mencetak sejarah baru dengan keberpihakan nyata terhadap pesantren dan guru ngaji.
:: Tragedi Sidoarjo Tidak Terulang
Pada kesempatan yang sama, Asep Dedi juga mengingatkan Bupati Jeje Ritchie Ismail untuk mengambil pelajaran dari kejadian di pesantren Sidoarjo. Ia menekankan pentingnya kehadiran pemerintah untuk memastikan keselamatan bangunan pesantren.
“Kehadiran pemerintah di pesantren sangat penting. Kami ingin memastikan kejadian serupa tidak terjadi di KBB,” ujarnya.
Ia juga menegaskan perlunya diskresi atau pengecualian khusus untuk Perizinan Bangunan Gedung (PBG) pondok pesantren, agar tidak disamakan dengan perizinan bangunan umum lainnya.
“Dengan kebijakan khusus ini, jika suatu saat terjadi insiden, pesantren tidak serta-merta disalahkan. Justru yang patut dievaluasi adalah kurangnya pendampingan dan kehadiran pemerintah terhadap pondok pesantren,” pungkas Ketua DPC PKB KBB ini. (*)






