5.812 PPPK Paruh Waktu di Pemda KBB Terima SK dari Bupati, Paling Banyak Guru

Usai menyerahkan SK Pegawai PPPK Paruh Waktu, Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail memberikan pengarahan kepada total 5.712 PPPK Paruh Waktu yang hadir secara luring dan daring di Bale Gempungan Gedung B lantai 4 kompleks Pemda KBB, Jumat (14/11/2025). Foto/GEMAJABAR.COM

BANDUNG BARAT,GEMAJABAR.COM – Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB) menyerahkan SK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

Pengangkatan dan penyerahan SK PPPK Paruh Waktu dilakukan secara simbolis oleh Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail di Bale Gempungan Gedung B lantai 4 kompleks Pemda KBB, Jumat (14/11/2025).

Bupati Jeje Ritchie berkesempatan menyerahkan SK secara simbolis kepada 3 orang perwakilan PPPK Paruh Waktu yang disaksikan oleh 97 orang PPPK Paruh waktu yang hadir secara luring dan 5.712 hadir secara daring.

“Hari ini adalah momentum penting dalam perjalanan karier saudara-saudara. Setelah melewati proses seleksi yang panjang dan penuh perjuangan, akhirnya saudara resmi menerima SK sebagai PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat,” kata Jeje dalam sambutannya.

Jeje menegaskan pengangkatan ini bukanlah hadiah, melainkan amanah dan tanggung jawab moral. Mereka telah dipercaya untuk menjadi bagian dari penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik di daerah ini. Maka dari itu, laksanakan tugas dengan penuh kedisiplinan, dedikasi, dan kejujuran.

“Saya tidak ingin lagi mendengar ada pegawai yang datang hanya untuk absen, lalu ngopi, ngobrol, dan pulang. Perilaku seperti itu harus dihapus dari budaya kerja Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Kita butuh aparatur yang bekerja dengan hati dan akal sehat, bukan sekadar hadir fisik tanpa kontribusi nyata,” sambungnya.

Dikatakannya, menjadi bagian dari Aparatur Sipil Negara bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari pengabdian panjang untuk bangsa dan daerah. Untuk itu pihaknya berharap agar seluruh PPPK Paruh Waktu bekerja dengan sepenuh hati, memberikan pelayanan publik yang cepat, ramah, dan berkualitas.

Kemudian mampu menjaga disiplin dan etika, karena ASN adalah cerminan wajah pemerintah di mata masyarakat. Terus mengembangkan kompetensi diri, agar mampu beradaptasi dengan tantangan dan perubahan zaman. Serta menjadi teladan bagi masyarakat, baik dalam perilaku ataupun tutur kata.

Baca Juga:  Diduga Lakukan Gadai Fiktif, Eks Kepala UPC Batujajar PT Pegadaian Jadi Tersangka

Status PPPK Paruh Waktu adalah berdasarkan perjanjian kerja dengan jangka waktu tertentu. Sesuai Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.

Disebutkan bahwa perjanjian kerja dapat diperpanjang atau tidak diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi kinerja, kompetensi, disiplin, dan kebutuhan instansi. Artinya kontrak kerja dapat tidak dilanjutkan apabila mereka tidak menunjukkan kinerja yang baik, melanggar disiplin, atau tidak memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan.

“Makanya tunjukkan komitmen, integritas, dan tanggung jawab agar saudara layak untuk dipertahankan dan menjadi bagian dari aparatur yang membanggakan, menuju Bandung Barat AMANAH,” sebut Jeje.

Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail menyerahkan SK PPPK Paruh Waktu kepada 3 orang perwakilan yang disaksikan oleh 97 orang PPPK Paruh waktu yang hadir secara luring dan 5.712 hadir secara daring, Jumat (14/11/2025). Foto/GEMAJABAR.COM

:: Guru Mendominasi

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) KBB Rega Wiguna menyebutkan, jumlah PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat total sebanyak 5.812 orang. Terdiri dari Teknis OPD 1.893, Teknis Kesehatan 328, Teknis Sekolah 1.043, Nakes 505 dan Guru 2.043.

Dengan penyerahan SK PPPK Paruh Waktu ini, diharapkan seluruh PPPK Paruh Waktu dapat segera beradaptasi dengan aturan yang berlaku. Sebab PPPK paruh waktu akan menjadi bagian penting dalam memperkuat pelayanan kepada Masyarakat Kabupaten Bandung Barat.

“PPPK Paruh Waktu merupakan bagian dari aparatur pemerintah yang memiliki tanggung jawab moral dan profesional dalam melaksanakan tugas pelayanan publik,” ucapnya.

Setiap individu harus menunjukkan integritas, kedisiplinan, serta semangat kerja yang tinggi. Kehadiran PPPK Paruh Waktu diharapkan menjadi penggerak produktivitas kerja, terutama dalam mendukung unit kerja yang membutuhkan tambahan tenaga secara efisien dan fleksibel, dengan tetap berorientasi pada hasil kerja yang berkualitas.

Baca Juga:  Dishub KBB Tata Parkir di Kantor Pemda KBB, Kendaraan Melanggar Bakal Diangkut dan Digembok

Disiplin, loyalitas, dan kinerja menjadi ukuran utama keberhasilan, bukan sekadar status kepegawaian. Oleh karena itu, seluruh PPPK Paruh Waktu agar menunjukkan komitmen dan tanggung jawab penuh dalam setiap penugasan yang diberikan.

Menurutnya kolaborasi dan etos kerja positif antara ASN, PPPK penuh waktu, dan PPPK paruh waktu sangat penting, agar tercipta sinergi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

“Selamat bergabung kepada seluruh PPPK Paruh Waktu yang telah menerima Surat Keputusan Pengangkatan. Jadikan momentum ini sebagai awal pengabdian yang penuh makna untuk Kabupaten Bandung Barat,” tandasnya.

Sementara itu pelaksanaan pengangkatan dan penyerahan Surat Keputusan (SK) PPPK Paruh Waktu hari ini dihadiri oleh Wakil Bupati Bandung Barat, Perwakilan dari Kantor Regional 3 BKN Bandung, Sekretaris Daerah, para Asisten Daerah, Staf Ahli dan Kepala Bagian lingkup Sekretariat Daerah. (*)

Apa Kata Mereka : 

Mochamad Nurdin. Foto/GEMAJABAR.COM

PPPK Paruh Waktu Mochamad Nurdin mengatakan bahagia setelah diangkat sebagai PPPK Paruh Waktu bersamaan ribuan tenaga honorer lain. Apalagi dirinya merupakan guru yang sudah 21 tahun mengabdi di SDN Margalaksana, Kecamatan Cipeundeuy.

Koordinator Guru Kategori 2 KBB ini menyebutkan telah berjuang sejak tahun 2018 untuk perbaikan nasib guru honorer, baik gaji yang layak maupun  persoalan status. Akhirnya semua PR itu telah dituntaskan oleh pemerintah dengan didapatkannya NIP (Nomor Induk Pegawai).

“Perjuangan kami sampai pusat untuk mendorong regulasi, alhamdulillah membuahkan hasil. Tinggal mendorong regulasi nasional bahwa ke depan tidak ada lagi PPPK dan semua jadi ASN,” tuturnya.

Disinggung soal gaji, Nurdin menyebutkan pemerintah daerah tentunya mengikuti regulasi dari pusat. Sementara untuk masa kerja kontrak pertahun dan akan diperpanjang dengan melihat kepada penilaian kinerja.

Baca Juga:  Urai Kepadatan Kendaraan di Lembang, Kapolres Cimahi Terjun Langsung Pimpin Anggotanya
Achmad Ruchendi Sobirin. Foto/GEMAJABAR.COM

PPPK Paruh Waktu lainnya Achmad Ruchendi Sobirin (54) mengaku lega dan senang akhirnya bisa menerima SK pengangkatannya. Ia telah menjadi tenaga honorer di RSUD Lembang sejak tahun 2016 sebagai sopir ambulans.

“Saya tidak memiliki mimpi sama sekali menjadi seorang abdi negara karena tujuannya menjadi sopir ambulans ialah berbuat kebaikan dan ibadah. Tapi alhamdulilah akhirnya takdir mengarahkan saya menjadi PPPK Paruh Waktu,” ucapnya saat ditemui di sela acara.

Pria asal Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, ini sehari-hari bertugas di RSUD Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) sebagai sopir ambulans. Dirinya mengikuti tes PPPK Paruh Waktu tahun lalu dan berhasil dinyatakan lulus.

“Awalnya sama sekali enggak terpikirkan masuk PPPK, baru di tahun 2024 ikut tes dan ternyata lolos,” imbuhnya.

Setelah menjadi PPPK, ia hanya berharap bekerja lebih baik dan selalu menanamkan kebermanfaatan bagi orang sebagai sopir ambulans. “Harapannya lebih baik aja ke depannya. Mau paruh waktu atau seperti apa yang penting bisa bermanfaat buat banyak orang,” ucapnya. advetorial

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *