BANDUNG BARAT,GEMAJABAR.COM – Jumlah pekerja yang terserap dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bandung Barat belum terdata.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bandung Barat (KBB) bahkan belum memiliki data tenaga kerja yang terserap program MBG.
Program nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini diyakini mampu menyerap banyak tenaga kerja dari keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang tersebar di berbagai wilayah.
“Kalau penyerapan tenaga kerja pasti ada, cuma kami belum ada catatan data jumlah totalnya,” kata Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, Disnakertrans, KBB, Henny Asfahani saat ditemui, Selasa (10/11/2025).
Henny menyebutkan, belum menerima laporan dari satu SPPG pun di KBB berapa jumlah karyawan yang dipekerjaannya. Adapun secara aturan memang belum ada keharusan SPPG untuk melaporkan.
Hanya saja, terkait dengan pekerja maka Disnaker tetap harus memantau dan mencatat berapa jumlah tenaga kerja lokal yang dipekerjakan di SPPG. Termasuk penggajiannya berapa, karena pasti ada aturan yang diterapkan.
“Sampai hari ini jumlah pekerja di MBG belum terlaporkan ke kami per SPPG-nya. Atau mungkin SPPG lapornya ke provinsi, sebab untuk pengawasan kewenangannya di Disnaker provinsi, kalau Disnaker kabupaten hanya pembinaan,” kata dia.
Pihaknya juga belum mendapatkan SOP (standar operasional prosedur) bagaimana sistem ketenagakerjaan yang diterapkan di SPPG. Termasuk soal standar gaji pekerja dan jam operasional kerjanya.
Pada kondisi umum dan mengacu kepada Upah Minimum Kabupaten (UMK) KBB sebesar Rp3.736.741/bulan. Apabila hitungan harian 5 hari kerja maka dalam sebulan ada 20 hari. Jumlah itu setara dengan nilai gaji Rp186.837/hari.
Namun ketika ada informasi pekerja di dapur MBG atau SPPG di KBB yang mendapatkan gaji Rp150.000/hari, bisa jadi acuannya ke Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat tahun 2025 yang besarnya Rp2.191.238.
“Ini sebenarnya harus tertuang dalam peraturan perusahaan, sebab soal penggajian pasti ada aturan yang diterapkan,” ucap Henny.
Pihaknya pernah menanyakan soal pekerja di program MBG ke BPJS Ketenagakerjaan. Meski belum ada catatan untuk pekerja, tapi untuk BU (Badan Usaha) semuanya sudah terdaftar dan dibayar.
“Soal pekerja bisa jadi karena SPPG belum netapkan yang kerja hariannya siapa bulanannya siapa, jadi masih belum tetap,” imbuhnya.
Kabid Pelatihan Produktivitas Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Disnakertrans KBB, Dewi Andani menambahkan, saat ini angka pengangguran di KBB mencapai 6,7% atau sekitar 76.000 jiwa.
Mereka bukan hanya lulusan dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan SMA saja, tapi sebagian besar pengangguran itu berasal dari jenjang Sekolah Dasar (SD). Atau mereka bekerja di sektor informal, sehingga tercatat sebagai pengangguran.
“Kalau penghasilan di bawah Rp35 ribu per hari maka dianggap tidak bekerja, sehingga masuk dalam data pengangguran,” kata Dewi.
Disnakertrans KBB berharap adanya program MBG yang digagas pemerintah pusat bisa mengurangi angka pengangguran. Sebab siklus proses produksi MBG dari hulu ke hilir sangat panjang sehingga butuh banyak tenaga kerja yang terlibat.
“Mungkin kalau data serapan pekerja SPPG sudah masuk, persentase angka pengangguran di KBB bisa lebih kecil dari sekarang,” imbuhnya.
Berdasarkan catatan di lapangan pada salah satu SPPG Pangauban di Kecamatan Batujajar, mampu mempekerjakan sebanyak 53 karyawan. Mereka adalah pekerja lokal dari masyarakat sekitar yang selama ini tidak bekerja.
Sementara itu dari data Dinas Kesehatan KBB di seluruh wilayah KBB tercatat hingga saat ini sudah beroperasi sebanyak 122 SPPG. “Sekarang yang terdata di KBB ada 122 SPPG,” sebut Plt Kepala Dinas Kesehatan KBB, dr. Lia N Sukandar.

Sedangkan Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat ada 12.843 SPPG di seluruh Indonesia yang telah beroperasi dan masih akan terus bertambah. Untuk di tahun 2025 ini, BGN telah merekrut tenaga kerja sebanyak 33.000 Kepala SPPG, 14.000 ahli gizi, 14.000 akuntan, dan 600.000 relawan se-Indonesia.
Fakta tersebut menunjukkan jika program MBG yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto mampu menggerakan roda perekonomian di daerah. MBG telah menciptakan dampak ekonomi besar dalam penyerapan tenaga kerja.
“Setiap mitra masing-masing berinvestasi minimal Rp2 miliar untuk membangun SPPG. Jika total keseluruhan ada 29 ribu mitra di seluruh Indonesia, maka ada Rp58 triliun uang beredar di masyarakat untuk membangun SPPG,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana dalam Rapat Konsolidasi SPPG dan Mitra MBG di Hotel Mansion Pine, Kota Baru Parahyangan, Padalarang, KBB, Sabtu (1/11/2025) malam.
:: Pekerja Lokal Harus Prioritas
Ketua Komisi IV DPRD KBB Nur Djulaeha menilai hadirnya program MBG harus bisa menyerap pekerja dari masyarakat lokal. Sehingga lebih jauhnya dapat mengurangi angka pengangguran di KBB yang masih cukup tinggi.
“Program MBG, terus munculnya SPPG, pasti menyerap tenaga kerja, dan kami minta agar prioritasnya adalah pekerja lokal,” ucapnya.
Menurutnya banyak pekerja lokal di KBB yang bisa diberdayakan terlibat dalam MBG. Bukan hanya pekerja di dapur SPPG tapi banyak juga ahli gizi dari KBB yang sudah terlatih, sehingga sebisa mungkin jangan didrop dari luar wilayah.
Komisi IV DPRD KBB menjadwalkan akan mengundang SPPG dan pihak terkait lainnya seperti Disnaker, Dinkes, dan Disdik. Hal ini untuk mengantisipasi agar jangan terjadi lagi bencana keracunan dan juga untuk memastikan berapa jumlah pekerja yang sudah terserap oleh SPPG.
Selain itu, lanjut Nur, untuk standar pengupahan harapannya minimnya UMK. Serta para pekerja juga mesti otomatis terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Sehingga hak-hak pekerja terperhatikan sesuai denhan regulasi yang ada.
“Hal-hal seperti ini akan kami koordinasikan dengan leading sektor, serta ada laporan pasti berapa tenaga kerja yang terserap dari program MBG ini,” ucap politisi PKS ini. (*)






