Pemda KBB dapat Pelepasan Kawasan Hutan dari Kementerian LHK Seluas 1,35 Hektare

Peninjauan lapangan dan pemasangan tanda batas/pal secara simbolis oleh Pj Bupati Bandung Barat, Kepala BPKHTL Wilayah XI Yogyakarta, dan Kepala Disperkim KBB di Kecamatan Cililin, KBB, Kamis (24/10/2024). Foto/Disperkim KBB

BANDUNG BARAT,Gemajabar.Com – Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB) mendapatkan pelepasan kawasan hutan seluas 1,35 hektare dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Area pelepasan kawasan hutan produksi di wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB) itu berada di Desa Cililin, Desa Mukapayung, dan Desa Karangtanjung,  Kecamatan Cililin.

Pelepasan kawasan hutan ini tertuang dalam SK Menteri LHK Nomor 1290 Tahun 2024 tanggal 2 Oktober 2024 tentang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan Dalam Rangka Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan Provinsi Jabar Tahap I Seluas 302,64 Ha Untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA).

Pada tahap pertama, selain di KBB pelepasan kawasan hutan produksi ini juga dilakukan di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Subang dan Kabupaten Sumedang.

“Alhamdulillah, setelah menempuh proses yang cukup panjang akhirnya KBB mendapat pelepasan kawasan hutan dari Kementerian LHK. Luasnya 1,35 hektare,” sebut Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), KBB, Anni Roslianti saat ditemui di kantornya, Jumat (25/10/2024).

Anni menyebutkan masih ada tahapan-tahapan yang harus ditempuh untuk sampai terbitnya SK Biru dari Kementerian LHK. Diharapkan Kementerian LHK segera menerbitkan SK Biru untuk lahan yang sudah mendapatkan persetujuan pelepasan kawasan hutan seluas 1,35 Ha tersebut.

Baca Juga:  Pantau SPBE di Padalarang, Mendag Pastikan Pengisian Gas Elpiji 3 Kg Sesuai SOP

Serta menerbitkan SK Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dari Hutan Lindung menjadi Hutan Produksi. Kemudian bisa dilepaskan seperti di Kabupaten Majalengka, dimana rekomendasi dari tim terpadu untuk perubahan fungsi seluas 10,64 Ha.

Menurut Anni, Pemda KBB menyambut baik dengan terbitnya SK tersebut. Menindaklanjuti SK tersebut, melalui anggaran Disperkim tahun 2024 telah dilaksanakan rangkaian kegiatan penataan batas areal persetujuan pelepasan Kawasan Hutan di areal seluas 1,35 Ha yang telah dilaksanakan dari tanggal 21-24 Oktober 2024.

Dimulai dengan rapat pembahasan peta trayek batas, pemasangan pal/patok tanda batas areal persetujuan pelepasan kawasan hutan, rapat pemetaan tata batas. Lalu peninjauan lapangan dan pemasangan tanda batas/pal secara simbolis oleh Pj Bupati Bandung Barat Ade Zakir dan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah XI Yogyakarta Suhendro A Basori, S.Hut.

Kegiatan tersebut melibatkan Tim Penataan Batas yang terdiri dari Kepala BPKHTL Wilayah XI Yogyakarta, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, PT Perhutani Divre Jabar Banten, Kantor Pertanahan KBB dan unsur OPD di Pemda KBB.

Baca Juga:  Disdik KBB Sosialisasikan Wajib Belajar 13 Tahun, Pendidikan Jadi Tanggung Jawab Bersama

“Kami ucapkan terima kasih ke Kepala BPKHTL Wilayah XI Yogyakarta beserta tim, Dinas Kehutanan Provinsi Jabar dan PT Perhutani Divre Jabar Banten yang telah membantu dan mendukung kegiatan ini di KBB,” ucap Anni.

Penataan Kawasan Hutan Seluas 58,5 Ha

Sejauh ini Pemda KBB telah mengajukan usulan subjek dan objek penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan kepada Kementerian LHK.

Yakni melalui surat Nomor 500.17.3.1/1315/Disperkim pada tanggal 26 Juni 2023 seluas 58,5 hektare (Ha) dengan jumlah permukiman sebanyak 812 bidang dan Fasos fasum sebanyak 148 Bidang.

Anni mengaku, sudah melakukan pendataan dan verifikasi lapangan kawasan hutan yang dipergunakan oleh permukiman warga dan fasos atau fasum.

Merujuk Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7/2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Serta Penggunaan Kawasan Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Program Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan.

“Program tersebut bertujuan untuk melakukan penataan Kawasan hutan yang dipergunakan oleh masyarakat sebagai permukiman/tempat tinggal dan fasos/fasum,” terangnya.

Anni merinci penataan kawasan hutan dengan luas 58,5 Ha itu terdiri dari  permukiman dan Fasos Fasum itu ada di Desa Cililin Kecamatan Cililin dengan luas 2,3 Ha, Desa Karangtanjung Kecamatan Cililin dengan luas 3,08 Ha, dan Desa Mukapayung Kecamatan Cililin seluas 0,2 Ha.

Baca Juga:  22 Rumah Warga di Cikalongwetan Kebanjiran, Pemda KBB Surati PT Jasa Marga

Kemudian di Desa Buninagara Kecamatan Sindangkerta dengan luas 1,2 Ha, Desa Mekarwangi Kecamatan Sindangkerta dengan luas 13,2 Ha, Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong seluas 1,09 Ha, Desa Cihanjuang Rahayu Kecamatan Parongpong luas 1,18 Ha, dan Dinas PUTR KBB (Tanah Jalan Kabupaten) yang tersebar di beberapa wilayah KBB dengan luas 34,3 Ha. (Diskominfotik)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *