BANDUNG BARAT,GEMAJABAR.COM – Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB) berkomitmen membangun tata kelola pemerintahan bersih dan berintegritas.
Hal itu ditegaskan dalam kegiatan Diseminasi Hilirisasi Penguatan Pemberantasan Korupsi dan Penandatanganan Dokumen Komitmen Bersama Antikorupsi Aparatur Desa.
Kegiatan yang diinisiasi oleh Inspektorat Daerah KBB ini menjadi momentum penting dalam memperkuat semangat kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh aparatur desa untuk bergerak bersama dalam memberantas korupsi dari hulu hingga hilir.
Kepala Inspektorat Daerah KBB, Yadi Azhar menegaskan, kegiatan ini merupakan bentuk dukungan penuh terhadap komitmen Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat dalam mewujudkan pemerintahan yang AMANAH (Agamis, Maju, Adaptif, Nyaman, Aspiratif, dan Harmonis).
“Pemberantasan korupsi bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tapi tanggung jawab kita semua. Pemerintahan yang bersih harus dimulai dari komitmen pribadi setiap aparatur, terutama di tingkat desa yang menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat,” ucapnya saat kegiatan yang digelar di Ballroom Hotel Novena Lembang, Kamis (30/10/2025).
Ia menambahkan, penandatanganan Dokumen Komitmen Bersama Antikorupsi bukan hanya seremonial, melainkan bentuk pengingat moral agar setiap langkah penyelenggara pemerintahan selalu berorientasi pada integritas, transparansi, dan akuntabilitas.
“Dokumen ini adalah cermin agar kita semua tetap berada di jalur yang benar, menjauhi perilaku koruptif, dan menjaga kepercayaan publik,” tegasnya.

:: Penguatan SPIP
Pada kegiatan tersebut, Inspektorat Daerah KBB juga menekankan pentingnya penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta sinergi antara pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan kejaksaan.
Langkah ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan efektivitas pencegahan, serta menciptakan efek jera terhadap pelanggaran yang terjadi.
“Pendekatan yang kami dorong bukan hanya represif, tetapi juga preventif dan edukatif. Aparatur perlu terus dibina, diarahkan, dan diberi pemahaman agar tidak terjerumus pada perilaku yang bisa merusak karier dan kepercayaan masyarakat,” tambah Yadi.
Menuritnya, Pemda Bandung Barat ingin memulai gerakan antikorupsi dari desa. Sebab desa merupakan garda terdepan dalam pelayanan publik dan pengelolaan anggaran.
Melalui kegiatan ini, aparatur desa diharapkan menjadi contoh nyata dalam penerapan nilai-nilai integritas di lingkungan kerja dan masyarakat.
Untuk itu Inspektorat Daerah KBB mengajak seluruh aparatur untuk menjadikan nilai amanah dan antikorupsi sebagai panduan kerja sehari-hari.
Langkah kecil yang dilakukan dengan integritas akan berdampak besar bagi kemajuan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Melalui semangat “Bandung Barat AMANAH”, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berkomitmen menjadikan tata kelola pemerintahan yang bersih bukan sekadar cita-cita, tetapi keniscayaan yang terus diperjuangkan bersama.
“Kalau desa kuat, maka Bandung Barat akan kuat. Integritas harus menjadi budaya, bukan sekadar slogan. Ini yang akan kita perjuangkan bersama,” pungkasnya. Diskominfotik






