JAKARTA,GEMAJABAR.COM – Kanwil BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan diminta untuk berkoordinasi dengan pimpinan daerah.
Hal itu terkait dengan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian target Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
“Masyarakat yang mengikuti PTSL rata-rata adalah masyarakat menengah ke bawah dan tidak mampu membayar BPHTB. Kepala Kanwil BPN maupun Kepala Kantor Pertanahan perlu berkomunikasi dengan bupati/wali kota untuk pembebasan BPHTB,” ujar Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam rapat pimpinan yang berlangsung secara daring dan luring di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Menteri Nusron juga aktif berkomunikasi dengan pemerintah daerah (Pemda), termasuk para kepala daerah, untuk membahas pembebasan BPHTB demi kelancaran pelaksanaan PTSL.
“Setiap kunjungan ke daerah, saya selalu menyampaikan pesan kepada gubernur bahwa ini untuk kepentingan masyarakat,” ungkapnya.
Untuk mempercepat penyelesaian PTSL, Menteri Nusron mengarahkan agar tim dari Inspektorat Jenderal (Itjen) melakukan audit PTSL di setiap Kantor Pertanahan.
“Tim Itjen akan melakukan audit (hambatan penyelesaian PTSL) berdasarkan kategori yang disusun, agar dapat segera diselesaikan,” pesannya.
Rapat Pimpinan ini dihadiri oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN secara langsung, serta para Kepala Kanwil BPN Provinsi secara daring. (*)






