Integrasikan NIB dan NOP, Menteri Nusron Optimistis PAD Terdongkrak Tanpa Menaikan PBB

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengusulkan integrasi data antara Nomor Induk Bidang (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP) untuk mendongkrak PAD saat memberikan pengarahan kepada para kepala daerah se-Sumatra Selatan di Kota Palembang, Kamis (9/10/2025). Foto : Dok.ATR/BPN

PALEMBANG,GEMAJABAR.COM – Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menggagas terobosan revolusioner untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).

Yakni dengan mengintegrasikan data antara Nomor Induk Bidang (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP).

Langkah tersebut diyakini mampu mendongkrak PAD hingga tiga kali lipat tanpa perlu menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

“Kalau NIB dan NOP dijadikan satu integrasi data antara BPN dan Bapenda, penerimaan daerah bisa naik tiga kali lipat tanpa menaikkan PBB,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN saat memberikan pengarahan kepada para kepala daerah se-Sumatra Selatan di Kota Palembang, Kamis (9/10/2025).

Menteri Nusron menjelaskan bahwa selama ini, perbedaan data luas bidang tanah antara yang tercatat di Kementerian ATR/BPN dan sistem pajak daerah menyebabkan ketimpangan antara potensi dan realisasi PBB.

Dengan integrasi NIB-NOP, potensi penerimaan dapat dimaksimalkan secara adil dan berbasis data faktual.

Integrasi NIB-NOP merupakan bagian dari agenda besar transformasi digital pertanahan yang tengah digencarkan Kementerian ATR/BPN.

Sistem data spasial yang menyatukan peta bidang tanah, data pajak, serta kepemilikan aset, diyakini tidak hanya meningkatkan akurasi data, tetapi juga mendorong tata kelola pertanahan yang lebih transparan dan pro-investasi.

Baca Juga:  Menteri Nusron Serahkan 474 Sertipikat Tanah Aset Pemda Se-Jawa Tengah

Selain manfaat fiskal, Menteri Nusron juga menekankan pentingnya sinergi antar lembaga.

“Kita ingin satu data pertanahan yang bisa digunakan bersama oleh pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Jadi tidak hanya menertibkan administrasi, tapi juga menumbuhkan kepercayaan publik terhadap layanan pertanahan,” tegasnya.

Kementerian ATR/BPN menargetkan, uji coba integrasi NIB-NOP ini dapat dimulai di beberapa kabupaten/kota prioritas, termasuk Palembang dan sekitarnya, sebelum diperluas ke seluruh Indonesia.

Dengan kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah, langkah ini diharapkan menjadi motor peningkatan PBB daerah tanpa membebani masyarakat.

Terobosan integrasi NIB-NOP ini diharapkan menjadi solusi cerdas untuk meningkatkan PAD tanpa harus menaikkan pajak, serta mewujudkan tata kelola pertanahan yang lebih modern, transparan, dan akuntabel. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *