Pagu Anggaran Naik, Kementerian ATR/BPN Fokus Perbaikan Layanan dan Penguatan SDM

Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan saat Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI dan memaparkan cakupan realisasi program PTSL, Senin (15/9/2025). Foto : Dok.ATR/BPN

JAKARTA,GEMAJABAR.COM – Kementerian ATR/BPN mendapatkan dukungan dari Komisi II DPR RI untuk kenaikan pagu anggaran tahun 2026.

Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan menyampaikan apresiasi atas dukungan ini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (15/9/2025).

“Atas nama Kementerian ATR/BPN dan mewakili Bapak Menteri, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan Bapak Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi II terhadap kenaikan anggaran. Harapan kami, peningkatan ini dapat memberikan dampak nyata dan manfaat langsung kepada masyarakat,” kata Ossy.

Wamen Ossy menjelaskan bahwa sekitar 80% tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN berkaitan langsung dengan pelayanan publik.

Oleh karena itu, peningkatan anggaran 2026 akan difokuskan pada dua aspek utama, yaitu perbaikan sistem layanan dan penguatan sumber daya manusia (SDM).

“Fokus pertama adalah penyederhanaan dan perbaikan business process, baik di tingkat pusat maupun daerah. Saat ini, Kementerian ATR/BPN memiliki 527 satuan kerja (Satker) di seluruh Indonesia. Maka, proses pelayanan harus semakin mudah, namun tetap akurat karena produk yang kami hasilkan bersifat hukum. Cepat bukan berarti tidak teliti,” jelasnya.

Baca Juga:  Jadi Jembatan untuk Dialog, Wamen Ossy Ajak Publik Kunjungi Booth ATR/BPN di ICI 2025

Aspek kedua yang menjadi prioritas adalah pembenahan SDM, terutama melalui rotasi penugasan pegawai di berbagai daerah.

“Kami ingin mengatur tour of duty dan tour of area bagi seluruh personel agar mereka mendapatkan pengalaman dinas yang beragam dan tidak terjebak di zona nyaman. Ini penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara menyeluruh,” tambah Ossy.

:: PTSL Jadi Sorotan

Salah satu layanan Kementerian ATR/BPN yang menjadi sorotan anggota Komisi II DPR RI dalam RDP ini adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Wamen Ossy merespons dengan menjelaskan dinamika PTSL dari tahun ke tahun. Pada 2024, target PTSL mencapai hampir 5 juta bidang tanah, namun sempat turun menjadi 1,3 juta di 2025. Berkat dukungan DPR, target 2026 kembali meningkat menjadi 1,9 juta bidang tanah.

“Sejak PTSL diluncurkan pada 2016-2017, kita telah mencatat kemajuan signifikan. Namun demikian, dari target 126 juta bidang tanah di Indonesia, kita masih memiliki pekerjaan rumah sekitar 25% yang belum tersertipikasi. Inilah yang terus kami kejar,” ungkap Ossy.

Baca Juga:  Jadi Alumni Kehormatan KAPTI-Agraria, Pudji Prasetijanto Hadi: Semangat Baru untuk Berkontribusi

Menurutnya, percepatan PTSL sangat penting dalam mencegah konflik, sengketa, dan perkara pertanahan di masa depan.

Untuk itu, ia berharap pengawasan dan dukungan dari Komisi II DPR RI dapat terus berlanjut.

“Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi, mudah-mudahan para Pimpinan dan Anggota Komisi II dapat terus mengawasi pelaksanaan PTSL ini agar pelaksanaannya semakin maksimal dan manfaatnya semakin dirasakan masyarakat,” pungkas Wamen Ossy. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *