BANDUNG BARAT,GEMAJABAR.COM – Pendapatan asli daerah (PAD) Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB) di APBD Perubahan 2025 lampaui target.
Jika mengacu kepada target awal PAD KBB adalah sebesar Rp952,02 miliar. Namun berkat kontribusi dari beberapa sektor pajak yang potensial, akhirnya mampu terealisasi Rp1,033 triliun.
“Kenaikan itu berasal dari penerimaan pajak dan retribusi daerah,” kata Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchi Ismail dalam Rapat Paripurna DPRD KBB, Selasa (26/8/2025).
Menurutnya ini adalah pertama kalinya PAD KBB dapat menembus angka 12 digit, naik dari Rp81,08 miliar lalu kemudian Rp952,02 miliar. Sehingga pada tahun ini capaiannya justru mengalami peningkatan positif.
Jeje menjelaskan, dalam perubahan APBD Tahun 2025 disesuaikan arah pembangunan dengan Visi KBB Amanah. Bukan hanya dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga sebagai pondasi dalam penyusunan APBD beserta perubahannya.
Dikatakannya, hasil pembahasan dengan DPRD KBB melalui rapat komisi maupun Badan Anggaran telah menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam RAPBD Perubahan APBD Tahun 2025.
Jeje menyampaikan apresiasi kepada DPRD KBB yang telah memberikan saran, pendapat, serta masukan konstruktif dalam pembahasan perubahan APBD.
Sinergitas tersebut menjadi bukti nyata adanya kebersamaan dan tanggung jawab bersama antara legislatif dan eksekutif.
“Beberapa penyesuaian dalam rancangan perubahan APBD merupakan cerminan dari semangat kebersamaan. Dengan kerja sama yang baik, saya yakin dapat tercipta iklim pembangunan yang kondusif,” tandasnya.
Adapun pendapatan daerah setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp3,46 triliun, turun 0,25 persen atau berkurang Rp8,91 miliar dari sebelum perubahan.
Sementara belanja daerah, setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp3,53 triliun. Naik Rp69,31 triliun atau 2 persen dari sebelumnya Rp3,46 triliun. Kenaikanini didukung sumber PAD dan block grant.
Pembiayaan daerah, setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp78,23 miliar. Bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun 2024 hasil pemeriksaan BPK RI.
“Komponen itu menjadi penyeimbang antara pendapatan dan belanja daerah. Sehingga struktur APBD dalam perubahan tahun anggaran 2025 ini berada dalam kondisi berimbang,” ucapnya.
Menurut Jeje, struktur APBD 2025 yang berimbang antara pendapatan, belanja, dan pembiayaan merupakan refleksi dari sinergi pemerintah daerah, DPRD, serta dukungan masyarakat.
Ia pun menekankan bahwa pelayanan publik harus menjadi ukuran utama keberhasilan APBD. Bagi masyarakat, pelayanan bukan sekadar angka dalam tabel anggaran, melainkan wujud nyata perhatian pemerintah.
“Setiap rupiah yang kita anggarkan harus menjelma menjadi jalan lebih baik, sekolah lebih layak, puskesmas lebih ramah, lapangan kerja lebih luas, dan layanan administrasi yang cepat serta transparan,” tandasnya. (*)






