Diduga Banyak Pelanggaran Pilkada dan Pabrik Tak Libur Saat Pemilu, Buruh Kepung Kantor Bawaslu KBB

Buruh yang tergabung dalam Koalisi Enam Serikat Pekerja Bandung Barat melakukan aksi unjuk rasa di kantor Bawaslu Kabupaten Bandung Barat, Selasa (22/10/2024). Foto/Gemajabar.Com

BANDUNG BARAT,Gemajabar.Com – Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung Barat (KBB) dikepung ratusan buruh, Selasa (22/10/2024).

Mereka datang untuk melakukan aksi unjuk rasa sebagai bentuk kekhawatiran sekaligus protes terkait dugaan banyaknya pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada KBB 2024.

Selain itu, buruh juga meminta Bawaslu KBB bertindak karena banyak industri atau pabrik di KBB yang tidak meliburkan pegawainya saat pelaksanaan Pemilu atau Pilkada. Padahal itu merupakan libur nasional yang ditetapkan pemerintah.

“Bawaslu harus memastikan perusahaan memberikan hak pilih dengan tidak mempekerjakan buruh di hari pemilihan dan pemungutan suara. Serta tindak tegas pelaku pelanggaran Pilkada KBB yang banyak bermunculan di media sosial,” Koordinator Enam Serikat Pekerja Bandung Barat, Dede Rahmat saat ditemui di Kantor Bawaslu KBB.

Dikatakannya, banyak aspirasi dari temen-temen pekerja tentang ke khawatiran atas dasar yang sudah-sudah yaitu banyak oknum perusahaan yang tetap memperkerjakan buruh di hari pemilihan.

Adapun pekerja yang bersikukuh ingin menggunakan hak pilihnya hanya diberikan izin ganti ship. Padahal dalam Keppres 10/2024, Presiden telah menetapkan hari pemungutan suara Pemilu 2024 sebagai libur nasional, termasuk di Pilkada Serentak.

Baca Juga:  Aksi Massa ke Bawaslu KBB Pakai Pita Hitam di Lengan Kiri, Simbol Matinya Demokrasi

“Kebanyakan perusahaan yang mengijinkan itu hanya geser ship. Jadi diijinkan dulu untuk memilih lalu masuk kerja siang hari tapi tidak dihitung sebagai lembur. Makanya kami minta Bawaslu membuat surat edaran ke perusahaan terkait libur nasional itu,” terang Dede.

Selain itu, buruh sebagai bagian dari masyarakat resah dengan maraknya pemberitaan temuan pelanggaran netralitas oleh ASN atau pegawai pemerintah desa selama satu bulan masa kampanye.

Pihaknya meminta Bawaslu jangan hanya menunggu adanya laporan pelanggaran yang dilakukan oleh para pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati atau tim pemenangan. Tapi harus turun ke lapangan secara langsung.

“Kami sudah memberikan masukan ke Bawaslu untuk membuat poster atau spanduk ajakan ke masyarakat agar tak segan melapor saat menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN atau perangkat desa,” kata dia.

Sedangkan Ketua Bawaslu KBB Riza Nasrul Falah Sopandi menegaskan, pihaknya menerima aspirasi dari para pekerja. Dia memastikan akan melindungi hak pilih pekerja di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat.

Baca Juga:  Saat Isu Politik Uang Berhembus Kencang, Pendukung Jeje-Asep Minta yang Kalah Lapang Dada

“Serikat buruh ini adalah warga Bandung Barat juga yang perlu dikawal aspirasinya. Ini merepresentasikan bagaimana Bawaslu bisa mengawal hak pilih masyarakat Bandung Barat yang bekerja sebagai buruh,” kata Riza.

Terkait permintaan buruh agar segera membuat surat edaran terhadap perusahaan, dikatakan Riza, Bawaslu akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait, yakni Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) KBB.

“Ini sudah dikoordinasikan dengan beberapa stackholder terkait dengan agregasi berapa jumlah pekerja yang memang asli Bandung Barat, maupun warga Bandung Barat yang bekerja di luar Bandung Barat,” ujarnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *