Ribuan Warga Masih Tinggal di Rumah Tak Layak, Pemda KBB Gulirkan Program Merenah

:: Penanganan Rutilahu

Program KBB Merenah digagas sebagai upaya pengentasan Rutilahu agar ada percepatan penanganan mengingat jumlah Rutilahu di KBB jumlahnya mencapai belasan ribu. Foto/Istimewa

BANDUNG BARAT,GEMAJABAR.COM – Minimnya anggaran membuat penanganan perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Bandung Barat (KBB) berjalan lamban.

Padahal berdasarkan data jumlah rumah tidak layak huni (Rutilahu) di KBB mencapai sebanyak 15.479 yang tersebar di 165 desa. Sehingga mereka butuh penanganan segera dan perhatian dari pemerintah daerah.

Adapun berdasarkan perhitungan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) KBB di tahun 2024 dengan jumlah Rutilahu sekitar 14.000 lebih, butuh anggaran sekitar Rp9,5 miliar untuk menyelesaikannya. Itupun dengan alokasi bantuan Rp15 juta/Rutilahu.

Namun dengan jumlah Rutilahu yang jumlahnya bertambah menjadi 15.479 unit dan alokasi bantuan Rp20 juta/unit, maka kebutuhan anggaran penyelesaian keseluruhannya akan lebih dari Rp9,5 miliar.

“Rutilahu masih jadi pekerjaan rumah, di tahun ini hanya ada 264 unit yang diperbaiki dari APBD murni KBB 2025,”
kata Kepala Disperkim KBB, Anni Roslianti saat ditemui di kantornya, Selasa (5/8/2025).

Menurut Anni, sebagai upaya percepatan penanganan Rutilahu di KBB pihaknya tidak hanya mengandalkan anggaran APBD. Tapi juga menjalin kerja sama dengan pihak swasta untuk bantuan Coorporate Social Responsibility (CSR).

Baca Juga:  Pemda KBB Komitmen Perkuat Pilar Ekonomi Masyarakat Melalui Kehadiran KDMP

:: Program KBB Merenah

Seperti dengan pihak Bank bjb dan pengembang perumahan Kota Baru Parahyangan. Selain itu juga melakukan inovasi melalui program KBB Merenovasi Rumah Tidak Layak Huni (Merenah).

Pihaknya mendapatkan alokasi tambahan perbaikan 100 rutilahu di anggaran perubahan dengan bantuan Rp20 juta/Rutilahu. Bantuan yang diberikan langsung berupa material bangunan ke penerima manfaat agar tepat sasaran dan tepat nilai.

Diterangkannya, program KBB Merenah itu untuk memangkas regulasi melalui bansos yang prosesnya selama ini dianggap terlalu lama oleh masyarakat.

Kepala Disperkim KBB, Anni Roslianti. Foto/GEMAJABAR.COM

Sehingga kerap ada anggapan bahwa Pemda lambat dalam penanganan, padahal ada mekanisme dalam penggunaan anggaran APBD.

“Anggapannya kan selalu gitu, lambat ditangani lalu viral. Padahal ada mekanisme yang harus ditempuh mulai dari menyusun SK hingga ditandatangani perlu waktu tiga minggu, baru bisa ditangani,” ucapnya.

Menurutnya, program ini merupakan inovasi penanganan kemiskinan melalui perbaikan kondisi rumah agar layak huni, dengan melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta.

Dasar program KBB Merenah ini tertuang dalam Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor:100.3.3.2/Kep.225 -Disperkim/2025 Tentang Pembentukan Tim Strategi Implementasi Percepatan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bandung Barat Merenovasi Rumah.

Baca Juga:  Setiap Jumat Pemda KBB Terapkan WFH 50% Bagi ASN, Kecuali Pejabat dan Unit Layanan Ini

Sebenarnya, KBB Merenah ini sebelumnya sempat diuji coba pada tahun 2024. Namun belum bisa direalisasikan secara optimal. Ke depan, program KBB Merenah harus mampu memaksimalkan konsep pentahelix dengan pihak swasta dan juga masyarakat.

“Kolabirasi dibutuhkan karena pemerintah tak mungkin sendiri merampungkan persoalan Rutilahu. Sehingga perlu melibatkan pihak lain yang memiliki visi sama, mulai dari pemerintah desa, swasta, lembaga keuangan dan juga masyarakat,” ujarnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *