Drama Puluhan Tahun SDN Bunisari yang Disegel Ahli Waris, Berakhir Diputusan Kasasi MA

Penyegelan yang sempat dilakukan oleh ahli waris di bangunan SDN Bunisari yang sudah bergulir sejak lama kini berakhir setelah keluar putusan kasasi MA bahwa lahan tersebut milik Pemda KBB. Foto/Istimewa

BANDUNG BARAT,GEMAJABAR.COM – Sengketa lahan SDN Bunisari di Desa Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat (KBB) berakhir.

Hal itu setelah Mahkamah Agung (MA) RI mengeluarkan kasasi terkait status lahan yang disengketakan antara Pemda KBB dengan pihak ahli waris dari Nana Rumantana seluas 700 meter persegi.

Adapun sengketa ini sudah terjadi sebelum KBB dimekarkan dari Kabupaten Bandung pada tahun 2007. Serta saat sekolah itu bernama SDN Langensari yang kini dimerger dengan SDN Bunisari.

Puncaknya pada tahun 2022 lalu, pihak ahli waris sempat menyegel lokasi sekolah sehingga aktivitas belajar sempat terganggu. Kini setelah proses mediasi dan hukum berjalan, akhirnya ada kejelasan mengenai status lahan tersebut.

Sengketa lahan yang ditempati SDN Bunisari ini terjadi karena ahli waris mengklaim jika itu adalah lahan mereka dan memiliki bukti tertulis.

Sementara di satu sisi Pemda KBB juga mengakui jika lahan SD tersebut adalah aset yang diserahkan dari Kabupaten Bandung ke KBB saat pemekaran tahun 2007.

Sempat dilakukan mediasi yang dihadiri oleh pihak perwakilan ahli waris, sekolah, desa, kecamatan, Kapolsek, dan Danramil Padalarang, namun berjalan buntu.

Baca Juga:  Pansus III DPRD KBB Bahas Raperda Pendampingan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Pasalnya masing-masing bersikukuh dengan argumennya bahwa lahan seluas 700 meter persegi itu yang awalnya ditempati SD Negeri Langensari itu adalah milik mereka. Bahkan memiliki bukti kepemilikan lahan berupa Akta Jual Beli (AJP) yang dikeluarkan pemerintah kecamatan pada tahun 1970.

Sementara itu Mahkamah Agung telah mengabulkan permohonan kasasi Pemda KBB dan memenangkannya atas ahli waris. “Kami bersyukur, MA telah memutuskan bahwa Pemda KBB ada di pihak yang benar,” kata Kepala Bagian Hukum Setda KBB, Asep Sudiro, Selasa (5/8/2025).

Dia menuturkan, sengketa ini telah bergulir sejak lama. Dikarenakan ada klaim dari yang mengaku sebagai ahli waris atas tanah tempat berdirinya sekolah itu di Kampung Bunisari, Desa Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah.

Kemudian muncul gugatan yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan Nomor 197/Pdt.G/2023/PN Blb. Gugatan itu kemudian berlanjut ke tingkat banding di Pengadilan Tinggi Bandung dengan Nomor 222/PDT/2024/PT BDG.

Kedua pengadilan tersebut sempat memutuskan untuk membatalkan keputusan pemerintah daerah dan memenangkan ahli waris. Namun terbaru Mahkamah Agung RI mengeluarkan putusan kasasi Nomor 2242 K/Pdt/2025.

Baca Juga:  Dikenal ke Mancanegara, Wisatawan Singapura dan Malaysia Banyak Liburan ke Lembang

MA menyatakan bahwa tindakan pemerintah daerah yang melakukan penggabungan sekolah merupakan bentuk kebijakan administratif yang sah dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Khususnya Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 Pasal 3 Ayat (2) huruf b tentang penggabungan satuan pendidikan.

“Pada tingkat pertama dan banding, memang Pemda KBB sempat dinyatakan kalah. Namun kami terus berjuang, dan akhirnya pada tingkat kasasi kami berhasil menang,” ucapnya.

Menurutnya putusan kasasi ini bukan hanya kemenangan hukum bagi pemerintah, tetapi juga menjadi pelajaran penting bagi seluruh pihak, khususnya pengelola sekolah dan pemegang aset daerah. Yakni pentingnya kelengkapan dokumen dan legalitas administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu Kepala SDN Bunisari, Iin Siti Herlina mengaku lega dengan turunnya keputusan MA tersebut. Dirinya pun meminta kepada pengajar, orang tua siswa, dan masyarakat Desa Gadobangkong agar menyambut putusan ini dengan ketenangan.

“Tentunya kami senang mendengar berita keputusan MA ini dan proses KBM akan tetap berjalan seperti biasa,” ujarnya.

Sedangkan dengan status aset yang kini sah secara hukum, pihaknya berencana akan melakukan pengembangan dan merenovasi sejumlah fasilitas sekolah yang sempat tertunda karena ada sengketa.

Baca Juga:  Bupati Jeje Ritchie Lakukan Rotasi, Mutasi, dan Promosi 11 Pejabat. Ini Penilaian yang Dipakai

“Ke depan kami akan melakukan pengembangan fasilitas sekolah dan sosialisasi ke warga sekolah dan orang tua siswa agar senantiasa tertib administrasi agar gangguan hukum serupa tidak terulang,” pungkasnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *