Izin Tinggal Habis, Perang Meletus! PMI asal KBB Nasibnya Terkatung-katung di Kamboja

Kepala Bidang Pelatihan, Produktivitas, Penempatan, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (P3TKT), Disnakertrans KBB, Dewi Andani. Foto/Istimewa

BANDUNG BARAT,GEMAJABAR.COM – Nasib Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Bandung Barat di Kamboja dikabarkan terkatung-katung.

Adapun Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bandung Barat (KBB) sudah menerima laporan yang menyebutkan jika ada warga KBB terjebak di Kamboja.

Mereka adalah Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal KBB yang disinyalir berangkat secara non prosedural. Pasalnya datanya tidak tercatat di Disnakertrans KBB sebagai PMI di Kamboja.

Nasibnya terkatung-katung karena diduga menjadi korban penipuan lowongan pekerjaan dan izin tinggalnya telah habis. Perang antara Kamboja dan Thailand yang terjadi juga semakin memperburuk nasib mereka.

Informasi yang dihimpun diketahui mereka terlebih dahulu transit ke Thailand sebelum akhirnya dikirim ke Kamboja. Bahkan ada yang berangkat dari Malaysia lalu menempuh jalan darat ke Thailand melalui jalur penyelundupan tenaga kerja ilegal.

“Ada tiga warga KBB yang dilaporkan ada di Kamboja dan diduga jadi korban penipuan lowongan pekerjaan,” kata Kepala Bidang Pelatihan, Produktivitas, Penempatan, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (P3TKT), Disnakertrans KBB, Dewi Andani, Rabu (30/7/2025).

Baca Juga:  Disnakertrans Gencar Sosialisasikan Bahaya Penipuan Bekerja di Liar Negeri

Dikatakannya, tiga PMI itu disinyalir berangkat secara ilegal ke Kamboja karena datanya tidak tercatat di Disnakertrans KBB. Pihaknya pun baru tahu setelah pihak keluarga melapor beberapa waktu lalu dan meminta agar mereka dipulangkan ke Indonesia.

Perihal pekerjaan apa yang mereka geluti, Dewi mengaku tidak mengetahuinya. Namun yang pasti, saat ini mereka sudah tidak bekerja di tempat sebelumnya karena setelah pecah perang antara Kamboja dengan Thailand mereka diberhentikan.

Satu dari tiga warga KBB itu sebelumnya sempat diamankan oleh pihak KBRI Kamboja. Namun mereka tidak bisa tinggal berlama-lama lantaran visa yang digunakan merupakan visa wisata. Sehingga mereka harus mencari penghidupan buat diri sendiri.

“Jadi negara tidak bisa membantu, karena mereka bukan korban TPPO dan juga berangkatnya secara ilegal. Kalau dipulangkan oleh negara prosesnya panjang,” ucapnya.

Menurutnya, mereka bisa dipulangkan melalui tahapan deportasi oleh negara tempat mereka berada karena dianggap izin tinggalnya kedaluwarsa. Namun mereka masih punya waktu 4 bulan di sana dan ada denda overstay yang nominalnya sehari sekitar Rp120 ribu diluar biaya hidup.

Baca Juga:  Sidak Satgas Saber Pelanggaran Harga di Pasar Atas Cimahi, Temukan Fakta Ini Jelang Ramadan

Pada penanganan kasus PMI ilegal seperti, Disnakertrans KBB hanya memiliki kewenangan melaporkan ke Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Penanganan akan dilakukan jika korban memenuhi kriteria sebagai korban perdagangan orang.

“Kalau bukan TPPO dan berangkatnya ilegal proses pemulangannya cukup sulit,” pungkasnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *