Respons Aduan Masyarakat, DPRD KBB Datangi Lokasi Tambang Gunung Karang Usai Didemo Warga

Gabungan Komisi III dan IV DPRD KBB saat melakukan kunjungan kerja lokasi aktivitas pertambangan Gunung Karang PLN (Persero) untuk PLTA Upper Cisokan, Kecamatan Cipongkor, KBB. Foto/Istimewa

BANDUNG BARAT,GEMAJABAR.COM – Gabungan Komisi III dan IV DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) melakukan kunjungan kerja ke Gunung Karang.

Lokasi itu merupakan tambang batu andesit milik PLN (Persero) yang digunakan untuk pembangunan PLTA Upper Cisokan di Kecamatan Rongga, KBB.

Kedatangan para legislator KBB tersebut juga untuk merespons beberapa persoalan yang diadukan oleh warga. Salah satunya buntut aksi demo warga yang terjadi beberapa waktu lalu ke lokasi pertambangan Gunung Karang.

“Kami datang ke sini untuk meminta penjelasan PLN PLTA Upper Cisokan terkait ketenagakerjaan dan persoalan sosial yang terjadi masyarakat yang menjadi tugas pengawasan komisi IV,” kata Ketua Komisi IV Nur Julaeha, Jumat (20/6/2025).

Pihaknya menitik beratkan pada persoalan ketenagakerjaan yang menjadi bidang kerjanya. Berdasarkan penjelasan pihak PLN terkait ketenagakerjaan, terdapat 150 tenaga kerja asing (TKA) dari China dan Korea Selatan.

Kemudian ada juga 400 -an tenaga kerja lokal dari KBB dan juga Kabupaten Cianjur yang terlibat pada proyek PLTA Upper Cisokan. Adapun keberadaan tenaga kerja asing di mega proyek PLTA Upper Cisokan, sebagai tenaga skill khusus.

Baca Juga:  Uji Coba Makan Siang Bergizi Gratis, Puluhan Siswa SDN 3 Cililin KBB Sumringah

“Keberadaan TKA asal China dan Korea Selatan, karena  peralatan yang digunakan pada proyek tersebut berasal dari kedua negara tersebut,” ucap politisi PKS ini.

Legislator KBB yang sudah dua periode menjabat ini meminta kepada PLN ketika PLTA Upper Cisokan ketika beroperasi harus lebih memperbanyak tenaga kerja lokal, terutama yang berasal dari 8 desa di KBB.

“Bakal ada 1300 pegawai yang dibutuhkan ketika PLTA Upper Cisokan beroperasi. Kami meminta prioritaskan tenaga kerja lokal,” tandasnya.

Di tempat yang sama, Ketua Komisi III DPRD KBB, Pither Tjuandys mengatakan, dalam pertemuan tersebut disampaikan keluhan warga  yang rumahnya rusak karena terdampak penambangan Gunung Karang untuk proyek PLTA Upper Cisokan.

“Tadi pihak PLN berjanji akan memperbaiki 24  bangunan rumah yang mengalami retak-retak. Sementara mengenai kompensasi dampak polusi udara dan kebisingan dijanjikan kompensasi Rp200 ribu,” ucapnya.

Pither meminta pihak PLN menambah besaran kompensasi. Menurutnya, nominalnya terlalu kecil apalagi hanya dibayarkan sekali.

“Yang terdampak itukan hanya sekitar 24 orang, jika dikalikan Rp 200 ribu jelas tak seberapa bagi  BUMN sekelas PLN. Oleh karena itu, kami meminta nominalnya ditambah,” sebut politisi Partai Demokrat ini.

Baca Juga:  IPPAT Harus Bersinergi dengan Kementerian ATR/BPN demi Peningkatan Layanan Pertanahan

Sementara Manager PT PLN UPP JBT 1, Nugroho Budi Sulaksono menerangkan, 24 rumah yang terdampak bakal segera diperbaiki paling lambat pekan depan.

“Soal bangunan yang retak-retak akan kita perbaiki Minggu depan. Kondisi rumah yang terdampak hanya mengalami rusak ringan,” kata Nugroho.

Sementara itu, terkait dampak debu kepada masyarakat, Nugroho mengaku belum menerima laporan ataupun keluhan langsung kepada pihaknya.

Lebih jauh diungkapkannya, jauh sebelum proyek dikerjakan sudah banyak CSR yang diberikan untuk Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur sejak tahun 2015 salah satunya untuk perbaikan infrastruktur.

“Proyek Upper Cisokan dikerjakan tahun 2022 dan targetnya akan beroperasi tahun 2030. Sementara untuk pekerja diperkirakan bisa menyerap 1.300 orang,” jelasnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *