Pengadaan Tanah harus Memprioritaskan Keberlanjutan Hidup Masyarakat

Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan hadir dalam kegiatan Indonesia International Valuation Conference (IIVC) 2025, di Tangerang Selatan, Kamis (24/4/2025). Foto : Dok. ATR/BPN

TANGERANG,GEMAJABAR.COM – Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan meminta pengadaan tanah harus memprioritaskan keberlanjutan hidup masyarakat.

Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Indonesia International Valuation Conference (IIVC) 2025, di Tangerang Selatan, Kamis (24/4/2025).

Menurutnya, tak hanya menyelesaikan urusan lahan, tetapi juga memastikan warga terdampak dapat melanjutkan hidupnya secara layak dan bermartabat.

“Pembangunan memang penting, tapi kita tidak boleh meninggalkan masyarakat yang lahannya diambil. Kita ingin setiap proses Pengadaan Tanah juga jadi awal bagi kehidupan yang lebih baik,” tegas Wamen Ossy dilansir dari laman resmi atrbpn.go.id.

Dalam kesempatan tersebut, Ossy juga menekankan pentingnya pendekatan sosial dalam proses penilaian ganti kerugian.

“Kompensasi bukan akhir dari proses, melainkan awal dari transformasi sosial. Kita ingin masyarakat tidak hanya diganti, tapi juga diberdayakan untuk bangkit lebih baik,” ujar Wamen Ossy.

Dalam pendekatan baru ini, sambung Ossy, kompensasi bagi masyarakat terdampak tidak lagi berdiri sendiri. Pemerintah menghubungkannya dengan program bantuan seperti hunian pengganti, pelatihan kerja, pendampingan usaha, dan bantuan hukum.

Baca Juga:  Serahkan Sertipikat ke Penggiat UMKM di Garut, Wamen Ossy Berharap Tingkatkan Taraf Ekonomi

“Tujuannya adalah agar masyarakat tidak hanya menerima uang, tetapi juga solusi jangka panjang,” katanya.

Ossy menyebut, penilaian dampak sosial atau Social Impact Assessment (SIA) menjadi bagian penting dari setiap tahapan Pengadaan Tanah.

“Hasil kajian menunjukkan bahwa kelompok rentan, seperti petani kecil sering kali kehilangan tanah, pekerjaan, bahkan akses sosial tanpa pendampingan yang memadai,” ujarnya.

Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Dirjen PTPP), Embun Sari, di kesempatan ini mengungkapkan pedoman yang ia gunakan dalam Pengadaan Tanah.

“Paradigma Pengadaan Tanah yang kami terapkan sekarang berbasis pada empat pilar, yaitu penguasaan, penggunaan, pengembangan, dan nilai tanah,” kata Embun Sari.

Semua ini, lanjut Embun Sari, diarahkan untuk menciptakan layanan pertanahan yang berkeadilan, produktif, berkelanjutan, dan berstandar dunia.

“Langkah ini merupakan bagian dari pembaruan sistem pertanahan nasional. Pemerintah juga terus berkomitmen memastikan seluruh bidang tanah terdaftar, dan Pengadaan Tanah berjalan secara manusiawi, adil, serta sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia,” ujarnya.

Turut hadir mendampingi Wamen ATR/Waka BPN dalam kesempatan ini, Direktur Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan, Agustin Iterson Samosir, Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Ajie Arifuddin.

Baca Juga:  Lantik 840 Pejabat Kementerian ATR/BPN, Menteri Nusron : "Jabatan Itu Amanah"

Termasuk Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Sudaryanto beserta jajaran. Hadir dalam kegiatan ini, Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional MAPPI, Budi Prasodjo. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *