DPRD KBB Ingatkan Pembangunan Jangan Mengorbankan Alam yang Berujung Bencana

Ketua Komisi III DPRD KBB Pither Tjuandys mendatangi lokasi bencana longsor yang terjadi di Lembang dan menyoroti banyaknya alih fungsi lahan yanh tidak sesuai aturan. Foto/GEMAJABAR.COM

BANDUNG BARAT,GEMAJABAR.COM –
Pembangunan yang dilakukan di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat jangan sampai mengorbankan alam.

Pasalnya maraknya pembangunan dan alih fungsi lahan yang tidak sesuai aturan bisa berdampak kepada malapetaka seperti bencana alam yang terjadi di kemudian hari.

Hal tersebut yang menjadi sorotan Komisi III DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) setelah melihat bagaimana Lembang yang merupakan Kawasan Bandung Utara dikepung oleh sejumlah bencana alam ketika intensitas hujan turun dengan sangat tinggi.

“Kita perlu pembangunan, untuk PAD, tapi jangan juga mengorbankan alam. Ikuti aturan agar tidak menyebabkan terjadi bencana,” kata Ketua Komisi III DPRD KBB, Pither Tjuandys saat ditemui di Lembang, Senin (26/5/2025).

Pihaknya meminta ke pemerintah pusat dan juga Pemda KBB agar Undang-Undang (UU) Cipta Kerja bisa berpihak pada pemerintahan wilayah, seperti camat dan kepala desa.

Pasalnya, hadirnya UU Cipta Kerja diibaratkan pisau bermata dua, di satu sisi memudahkan para investor untuk membuat perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Namun menghilangkan peran penting camat dan kepala desa sebagai aparat kewilayahan.

Baca Juga:  Tuntaskan Bantuan Sumur Bor di Cipada, Pither Tjuandys Respons Permintaan Warga yang Butuh Air Bersih

“Tapi ketika alih fungsi lahan marak oleh pembangunan dan terjadi bencana, aparat kewilayahan menjadi yang paling disibukkan,” ucapnya.

Faktornya itu karena banyaknya objek wisata, pembangunan perumahan dan villa yang memang secara aturan sangat memprihatinkan.

Menurutnya, setelah adanya pembangunan para camat dan kepala desa baru mengetahui. Padahal, mereka mengetahui bahwa ada daerah-daerah rawan di wilayahnya yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan pembangunan.

“Kalau pakai OSS dan disuruh melampirkan Nomor Induk Berusaha (NIB) pengusaha tidak tahu bahwa daerah tersebut rawan bencana,” tuturnya.

Oleh karena itu, pihaknya bakal mendorong Pemda KBB agar keberadaan UU Cipta Kerja juga bisa berpihak kepada pemerintah desa dan kecamatan.

Dirinya mengaku sudah meninjau lima lokasi bencana longsor di Kecamatan Lembang, untuk melihat dampak bencana longsor dan kerusakan yang ditimbulkannya pada Jumat (23/5/2025) lalu.

“Di sana saya melihat dampak bencana secara langsung, ada 10 rumah, dua diantaranya rusak parah akibat tertimpa material longsor yang juga menutup akses jalan di kawasan tersebut,” ujarnya.

Baca Juga:  Ritase Pembuangan ke TPA Sarimukti Ditambah, Komisi III DPRD KBB Siapkan Solusi Jangka Panjang

Untuk sementara warga yang terdampak khususnya mereka yang mendiami rumah tersebut diimbau untuk tidak datang dan kembali tinggal mengingat kawasan tersebut masih rawan bencana.

“Saya pun secara spontan memberikan bantuan senilai Rp2 juta per titik yang saya kunjungi untuk membantu menambah persediaan makanan bagi para pengungsi yang terdampak,” ucapnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *