Warganya Kebanjiran, Anggota DPRD KBB Sigap Terjun Pantau Lokasi Air yang Tersumbat

Ketua Komisi I dan III DPRD KBB melakukan tinjauan lapangan ke saluran air yang tersumbat dan menyebabkan banjir di Kampung Cibeber Hilir, Desa Giriasih, Kecamatan Batujajar, KBB, Minggu (13/4/2025). Foto/Gemajabar.Com

BANDUNG BARAT,Gemajabar.Com – Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) melakukan pemantauan ke lokasi yang diterjang banjir dan viral di medsos.

Tampak hadir di lokasi banjir di Kampung Cibeber Hilir, Desa Giriasih, Kecamatan Batujajar, Ketua Komisi I DPRD KBB, Sandi Supyandi, Wakil Ketua Komisi II, Syifa Purnama Dewi, Ketua Komisi III Pither Tjuandys, dan Ketua Komisi IV DPRD KBB, Nur Djulaeha.

“Ini langkah cepat kami untuk datang ke lokasi banjir di RW 02 dan 03, Kampung Cibeber Hilir yang sempat viral di media sosial. Hadir semua pimpinan komisi satu, dua, tiga,  empat, dan juga perwakilan dari Dinas PUTR serta LH,” kata Ketua Komisi III DPRD KBB, Pither Tjuandys saat ditemui di lokasi, Minggu (13/4/2025).

Berdasarkan hasil peninjauan lapangan banjir di Kampung Cibeber Hilir dipicu adanya saluran air yang tersumbat sampah dan material lumpur yang terbawa air hujan dari kawasan hulu.

Informasi dan pengakuan warga sekitar, ditemukan banyak sampah mulai dari bambu, kasur hingga kursi yang tergerus air, sehingga membuat air tersumbat. Sehingga air meluber lalu menggenangi rumah dan area persawahan.

Baca Juga:  Baznas RI dan KBB Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni Milik Mustahik di Ngamprah

Terkait hal ini, pihaknya langsung mengintruksikan UPT Irigasi Wilayah 2 untuk melakukan pemeriksaan saluran air bersama Pemerintah Desa Giriasih untuk memastikan kendala yang terjadi. Kemudian nanti juga akan dibuat komisi gabungan untuk menindaklanjuti permasalahan ini.

“Beberapa persoalan, di antaranya pabrik-pabrik yang memperkecil saluran air ketika melakukan pembangunan. Maka akan diserahkan kewenangannya ke Komisi II,” sebut politisi Partai Demokrat ini.

Dia menilai kesalahan ini bukan karena saluran air saja, melainkan kurangnya kerja sama antara aparat kewilayahan dengan masyarakat. Kerja sama harus ditingkatkan dan itu bisa dimulai dari kepala desa dan camat. Mereka harus bisa memberi contoh bagaimana menjaga saluran air agar tidak terjadi banjir.

“Begitu turun hujan, mereka harus turun ke lapangan dan melihat, begitu mampet harus segera dibersihkan agar tidak meluap seperti kemarin,” imbuhnya.

Sementara itu, terkait kondisi penyumbatan saluran air yang ada di SMK Mahardika, pihaknya tidak bisa memastikan secara langsung kondisi di dalamnya lantaran sekolah sedang libur dan pintu gerbang terkunci. Nantinya Komisi IV yang memiliki kewenangan harus masuk dan melihat kondisinya.

Baca Juga:  Habis Hujan Terbitlah Banjir, Warga Lembang Berharap Solusi Nyata dari Pemerintah Daerah

Berikutnya, pihaknya juga bakal melakukan pengecekan perizinan kepada pihak DT Memorial Park dan The Awani Residence 3 dalam waktu dekat. Sebab dari penuturan warga banjir juga diakibatkan dari proyek pembangunan di kedua lokasi yang berbeda tersebut.

“Kita akan jadwalkan komisi gabungan melakukan pengawasan. Sebab, menurut penuturan Kades Giriasih ada salah satu kawasan lahan yang sudah digunduli yang mengakibatkan hilangnya wilayah resapan air di atas bukit dan menjadi makam,” terangnya.

Seperti diketahui banjir menggenang permukiman warga di Kampung Cibeber Hilir, Desa Giriasih, Kecamatan Batujajar, KBB. Wilayah yang terdampak khususnya di RW 02 dan RW 03, selain rumah warga, areal pertanian seluas sekitar setengah hektare juga ikut terendam dengan ketinggian air antara 30-50 sentimeter.

Warga mengaku sebelumnya wilayah mereka tidak pernah terendam banjir. Namun sejak adanya pembangunan kompleks perumahan The Awani Residence 3 dan Makam Umum Daarut Tauhid (DT) Memorial Park, setiap hujan wilayah mereka kerap terendam banjir.

Terakhir kejadian banjir terjadi pada Jumat (11/4/2025) usai hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Debit air yang tinggi membuat Sungai Cihaur meluap dan memicu terjadinya banjir ke permukiman warga.

Baca Juga:  Pakar Hukum Unpad Sebut Istilah Eigendom Verponding di Lahan PTPN Tak Miliki Dasar Hukum

Sedikitnya sebanyak delapan rumah dan lahan persawahan di Kampung Cibeber Hilir RW 02 dan RW 03 terendam banjir dengan ketinggian air rata-rata mencapai 50 sentimeter. Akibatnya aktivitas warga menjadi terganggu. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *