Lahan Eks Grand Hotel Lembang Jadi Museum Otomotif, Pengelola akan Lindungi Keberadaan Heritage

Kawasan eks Grand Hotel Lembang yang terdapat heritage bangunan serta pohon-pohon yang berusia ratusan tahun tetap akan dilindungi oleh pihak pengelola meskipun nanti museum transportasi sudah berjalan. Foto/Gemajabar.Com

BANDUNG BARAT,Gemajabar.Com – Kawasan bekas Grand Hotel Lembang di Kabupaten Bandung Barat (KBB) akan dijadikam museum transportasi pertama di Indonesia.

Saat ini penataan lahan sedang dilakukan dan rencananya pembangunan fisik akan dilakukan setelah lebaran. Mengingat semua perizinan resmi telah dikantongi oleh pihak pengelola.

Manajemen pengelola yang diwakili oleh partner PT Wahana Autopia Indonesia, Reza Widjadja menyebutkan, objek wisata museum transportasi ini akan diberinama Autopia Park dan menjadi museum otomotif pertama di Indonesia.

“Lahan yang akan dipakai museum luasnya hanya 1,7 hektare dari luas keseluruhan 10 hektare,” ucapnya saat ditemui di lokasi, Selasa (25/3/2025).

Dia memastikan untuk saat ini pelaksanaan pembangunan fisik belum dilakukan dan rencananya baru akan dimulai setelah Idul Fitri. Adapun terkait perizinan semua sudah ditempuh dan lengkap.

“Izin-izin sudah dikantongi, seperti izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG),” terangnya.

Reza menjelaskan, Autopia Park memiliki konsep edutainment yaitu memadukan antara pendidikan (education) dan hiburan (entertainment). Akan dibangun galery mobil antik sampai masa depan.

Baca Juga:  Hari Pahlawan, Bupati dan Wakil Bupati KBB Ajak Warga Lanjutkan Perjuangan dengan Aksi Nyata

Tidak hanya sekadar mobil tua, tapi juga kendaraan langka akan ditampilkan. Nanti juga akan ditampilkan mobil-mobil terkini dan mobil masa depan juga akan dihadirkan.

Dia pun memastikan, bangunan heritage yang ada di bekas Grand Hotel Lembang tidak akan dibongkar dan tetap dijaga. Pihaknya akan tetap mempertahankan sebagai bagian dari destinasi wisata.

“Di sini heritage akan dijaga, ada dua gedung bangunan tetap utuh tidak dibongkar. Ruang terbuka hijau juga akan dominan dibandingkan dengan bangunan,” tandasnya.

Sementara itu Komisi III DPRD KBB yang melakukan pengawasan ke lokasi pembangunan ingin mengecek soal kelengkapan perizinan yang telah dikantongi.

Sebab sebelumnya, pihaknya juga mendengar adanya informasi soal lahan yang berbatasan dengan lahan Yayasan Pendidikan Keluarga Al Musyawarah (YPKM) Baru Adjak.

“Kami tadi diperlihatkan site plannya dan juga perizinannya, semua lengkap.
Apalagi sudah mengantongi PBG, itu berarti mereka sudah dapat melaksanakan pembangunan,” ucap Ketua Komisi III DPRD KBB, Pither Tjuandys.

Sementara terkait dengan lahan yang berbatasan dengan yayasan pendidikan, pihaknya melihat tidak ada persoalan. Mengingat pihak pengelola tidak mengambil lahan tersebut, bahkan ternyata cukup jauh dari yayasan.

Baca Juga:  Fasilitas Kantor Dishub KBB Ditingkatkan, DPRD Beri Dukungan untuk Kenyamanan Kerja

“Ya karena izinnya sudah lengkap, mereka bisa melaksanakan pembangunan, informasinya dilakukan setelah lebaran,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama Wakil Ketua DPRD KBB, Asep Dedi berharap, ketika melaksanakan pembangunan pengelola dapat melibatkan warga sekitar. Begitupun ketika sudah beroperasi juga mempekerjakan warga setempat sebagai karyawan.

“Pesan kami, perusahaan mengakomodir tenaga kerja lokal. Jangan sampai warga setempat hanya menjadi penonton,” kata politisi PKB ini. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *