BANDUNG BARAT,Gemajabar.Com – Hubungan industrial yang harmonis menjadi salah satu fondasi dalam membangun iklim kerja yang kondusif.
Seperti yang dilakukan Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB), di tengah dinamika pasar kerja yang makin berkembang, terus berupaya mewujudkan lingkungan kerja yang adil dan berkelanjutan melalui berbagai regulasi dan kebijakan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, KBB, Hasanudin mengatakan, pemerintah daerah telah merumuskan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
Langkah ini bertujuan untuk memastikan setiap pekerja mendapatkan hak dasar yang layak, seperti upah minimum, jaminan sosial, serta lingkungan kerja yang aman dan sehat.
“Tidak hanya mengandalkan regulasi, Pemda Kabupaten Bandung Barat juga memberikan layanan mediasi bagi pekerja dan pengusaha yang menghadapi perselisihan,” tuturnya.
Program-program pelatihan dan pengembangan keterampilan pun digalakkan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.
“Pemerintah daerah juga terus mendorong perusahaan untuk mematuhi regulasi ketenagakerjaan sebagai bentuk kontribusi dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat dan melindungi kesejahteraan pekerja,” sambungnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Disnakertrans, KBB, Henny menambahkan, dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja, Bandung Barat dapat menjadi contoh bagi wilayah lain dalam membangun iklim kerja yang harmonis dan produktif.
“Langkah ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menciptakan daya tarik investasi yang lebih besar untuk pengembangan daerah, ketika hal ini diramu sebagai strategi,” ucapnya. (Diskominfotik)






