BANDUNG BARAT,Gemajabar.Com – Gugatan pasangan Hengki Kurniawan-Ade Sudrajat (HADE) di Pilkada KBB ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.
Pasalnya seluruh permohonan Hengki Kurniawan dan Ade Sudrajat tidak dapat diterima karena tidak didukung fakta-fakta hukum dan bukti yang dapat meyakinkan.
Sehingga perkara ini tidak dapat dilanjutkan atau dismissal oleh MK. Dengan putusan ini, Jeje Ritchie Ismail dan Asep Ismail dinyatakan sebagai pasangan Bupati Bandung Barat terpilih hasil Pilkada 2024.
Alhasil adik ipar Raffi Ahmad itu akan menjadi Bupati Bandung Barat periode 2024-2029. Meneruskan tongkat kepemimpinan Abubakar, Aa Umbara Sutisna, dan Hengki Kurniawan.
Hal itu diketahui berdasarkan hasil Sidang Perkara PHPU Gubernur, Bupati dan Wali Kota pada sesi III yang disampaikan Hakim Daniel Yusmic P Foekh, Rabu 5 Februari 2025 malam.
Hakim Daniel Yusmic membacakan putusan dismissal atau putusan sela untuk 48 perkara sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Salah satunya gugatan yang dilayangkan pasangan Hengki-Ade dengan Nomor 192/PHPU.BUP-XXIII/2025.
“Menimbang bahwa oleh karena eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan permohonan pemohon tidak jelas/kabur adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara a quo,” ungkap Daniel Yusmic dikutip dari YouTube Mahkamah Konstitusi RI.
Selanjutnya, berkenaan dengan permohonan a quo, pemohon mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat.
Setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara seksama dalil-dalil pemohon, jawaban, alat bukti, keterangan pihak terkait dan alat bukti, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.
Mahkamah mempertimbangkan bahwa dalil pemohon berkenaan dengan adanya keberpihakan dan pemberian dukungan terhadap paslon nomor urut 2 dari aparat negara Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto dan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Rafi Ahmad.
“Terhadap dalil a quo, termohon tidak mendapatkan informasi mengenai peristiwa tersebut dan termohon tidak mendapatkan pemberitahuan dari Bawaslu Bandung Barat,” katanya.
Berdasarkan uraian fakta hukum Mahkamah menilai, hal tersebut tidak didukung fakta-fakta hukum dan pemohon tidak menyerahkan bukti-bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa apa yang didalilkan tidak terbukti kebenarannya.
“Dengan demikian Mahkamah berkesimpulan dalil pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum,” sambungnya.
Kemudian, sambung Daniel, berkaitan dengan politik uang yang melibatkan kepala desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), RW, RT dan tim sukses yang memberikan kemenangan telak bagi paslon nomor urut 2, Jeje Ritchie Ismail-Asep Ismail di 11 kecamatan di Bandung Barat, Mahkamah tidak menemukan pelanggaran pemilihan dan tidak menemukan fakta hukum lainnya.
Oleh karena itu Mahkamah tidak meyakini kebenaran hal-hal yang didalilkan pemohon. Dengan demikian Mahkamah berkesimpulan dalil pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.
“Terhadap permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon,” katanya.
Daniel melanjutkan, Mahkamah telah meyakini bahwa tahapan Pilkada KBB 2024 telah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan. Terlebih, terhadap permohonan a quo Mahkamah tidak menemukan adanya kejadian khusus.
Kemudian terkait perbedaan suara pemohon (Hengki-Ade) adalah 224.066 suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait (Jeje-Asep Ismail) sebanyak 341.225 suara. Perbedaan suara keduanya terpaut 117.159 atau 12,84 persen atau lebih dari 4.562 suara.
“Berdasarkan permohonan hukum, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan a quo. Dengan demikian, eksepsi termohon dan pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum,” ungkapnya.
Sementara Ketua Hakim Suhartoyo mengungkapkan amar putusan mengadili dalam eksepsi mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon.
“Menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” ucapnya. (*)






