Soal Open Bidding JPTP, Komisi I DPRD KBB Bakal Minta Penjelasan Pj Bupati

Ketua Komisi I DPRD KBB, Sandi Supyandi. Foto/Istimewa

BANDUNG BARAT,Gemajabar.Com – Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) akan memanggil dan meminta penjelasan Pj Bupati Bandung Barat Ade Zakir.

Hal itu terkait dengan proses open bidding atau seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) setingkat eselon 2 di Pemda KBB yang sekarang sedang berproses.

Pasalnya hingga berakhirnya proses seleksi, Komisi I DPRD KBB sama sekali tidak mendapatkan pemberitahuan dan informasi secara resmi mengenai open bidding itu.

Meskipun open bidding memang kewenangan penuh eksekutif (Pj bupati) tapi seyogyanya dewan juga mengetahui. Jangan sampai nanti dikemudian hari muncul masalah, seperti yang sudah-sudah terjadi.

“Kami akan mengundang Pj Bupati dan Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk dimintai penjelasan,” kata Ketua Komisi I DPRD KBB, Sandi Supyandi kepada wartawan di Padalarang, Rabu (18/12/2024).

Menurut dia, awalnya pihaknya mengundang Pj Bupati Ade Zakir pada Selasa (17/12/2024) kemarin. Namun dikarenakan beliau sudah ada agenda lain, maka agenda pertemuan dijadwal ulang antara tanggal 27 atau 30 Desember 2024.

Baca Juga:  Korban Longsor Cililin Terharu, Legislator PKB Kirim Bantuan Darurat dan Ingatkan Ancaman Bencana

Politisi PKB ini menilai open bidding JPTP di Pemda KBB dinilai belum urgen. Terlebih saat ini adalah momentum transisi pemerintahan menjelang pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat terpilih hasil Pilkada Serentak 2024.

“Saya tidak melihat ada hal yang urgen sehingga harus dilakukan open bidding. Ini seakan tergesa-gesa dan cenderung dipaksakan, padahal baru selesai Pilkada,” ucapnya.

Meskipun saat ini ada sekitar lima jabatan kepala dinas di Pemda KBB yang kosong karena ditinggal pensiun. Namun pelaksana tugas (Plt) yang mengisi kekosongan jabatan itu bisa melaksanakan program kerja dengan baik.

Sehingga ada baiknya agar pengisian kekosongan jabatan itu menunggu bupati dan wakil bupati terpilih sebagai user nantinya. Sementara Pj Bupati Ade Zakir nantinya akan kembali ke posisinya semula sebagai Sekda KBB.

“Jadi muncul anggapan bahwa pelaksanaan open bidding di akhir tahun ini terkesan tergesa-gesa dan dipaksakan,” tandasnya.

Pihaknya juga mempertanyakan keabsahan dari open bidding JPTP di lingkungan Pemda KBB. Sebab DPRD KBB tidak mendapatkan tembusan pemberitahuan surat resmi baik soal izin rekomendasi dari Kemendagri ataupun terkait verifikasi teknis.

Baca Juga:  Tingkatkan Pelayanan ke Masyarakat, Bupati KBB Lantik Puluhan Pejabat dan Kepala Sekolah

Belum lagi panitia seleksi terkesan tertutup dan tidak memberikan informasi yang jelas kepada Lembaga DPRD khususnya komisi 1 yang membidangi pemerintahan umum dan kepegawaian, terkait dengan pola penganggarannya.

“Kami dapat informasi peserta seleksi membawa laptop masing-masing, ini kan rancu, apakah tidak disediakan atau anggarannya tidak ada? Terus apakah pengisian jabatan ini menggunakan sistem merit atau like and dislike,” pungkasnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *